KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah cara dilakukan untuk memangkas tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) di Kota Probolinggo.
Toh, cara-cara itu tak cukup signifikan untuk berhemat. Tahun lalu, tagihan PJU hanya turun Rp 15 juta.
Tiap tahun, Pemkot Probolinggo harus mengeluarkan anggaran besar untuk membayar tagihan listrik PJU.
Pada 2024 misalnya, tagihan listrik PJU mencapai sekitar Rp 14,5 miliar lebih.
Jumlah itu, menurut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, sudah menurun, dibandingkan tahun 2023. Walaupun memang, angka penurunannya tidak cukup banyak.
Kabid Pengembangan Transportasi pada Dishub Kota Probolinggo Deddy Ariawan menjelaskan, tagihan listrik PJU pada awal tahun 2025 menurun. Meskipun, jumlahnya sedikit. Yaitu, turun berkisar Rp 15 juta.
”Kalau Januari itu tagihan PJU sekitar Rp 1,235 miliar. Bulan Februari turun menjadi sekitar Rp 1,217 miliar. Jadi ada penurunan sekitar Rp 15 juta, Mas,” katanya.
Deddy mengaku, pihaknya terus berupaya untuk menekan dan menurunkan tagihan listrik PJU. Selama ini, yang sudah dilakukan yaitu pendataan PJU di lapangan bersama PLN.
Selain itu, mengganti bola lampu merkuri yang dipasang warga dengan lampu LED. Sebab, daya lampu merkuri bisa sampai 400 watt.
Padahal, sinar yang dihasilkan lampu merkuri 400 watt tidak lebih terang dibanding lampu LED 400 watt. ”Sudah banyak lampu PJU yang pakai bola merkuri. Ini kami ganti dengan LED,” ujarnya.
Berdasarkaan hasil pendataan di lapangan, banyak jaringan taksasi atau jaringan liar PJU yang dipasang oleh warga.
Jaringan taksasi itu umumnya dipasang langsung ke saluran PLN, bukan ke rumah.
Karena itu, tahun ini direncanakan ada program meterisasi di 10 titik yang dipusatkan di Jalan Cokroaminoto. Supaya, jaringan listrik PJU itu semua terekam atau tidak liar.
”Nanti meterisasi PJU itu dapat mengurangi beban tagihan listrik. Satu titik meterisasi, bisa mencakup jaringan PJU satu gang,” terangnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo Riyadlus Sholihin Firdaus mengatakan, pihaknya sudah menyoroti tingginya tagihan listrik PJU di kota.
Karena itu, Komisi 2 sebagai mitra kerja Dishub sempat mendorong PLN untuk melakukan meterisasi.
Dengan meterisasi, harapannya, tagihan listrik PJU dapat diketahui secara transparan. Seperti tagihan berasal dari titik mana saja dan titik mana yang tagihannya termasuk tinggi.
"Dengan meterisasi ini, nanti kita bisa evaluasi titik mana saja yang butuh penanganan. Tanpa meterisasi, hal itu sulit dilakukan,” katanya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi