KANIGARAN, Radar Bromo –Beban APBD Kota Probolinggo 2025, menjadi perhatian serius Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawali) Probolinggo terpilih.
Walaupun belum bertugas, namun sebuah kebijakan populis diambil oleh Aminuddin dan Ina Dwi Lestari.
Untuk efisiensi anggaran belanja daerah, keduanya sepakat menolak pengadaan mobil dinas (mobdin) baru.
Pengadaan mobil dinas itu sejatinya dianggarkan untuk wali kota dan wawali terpilih, Aminuddin-Ina Dwi Lestari. Nilainya pun cukup fantastis, sekitar Rp 2 miliar.
Namun, keduanya sepakat menolak demi efisiensi APBD. Mereka lebih memilih, anggaran Rp 2 miliar tersebut untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Penolakan itu bahkan sudah disampaikan keduanya dalam pertemuan sinkronisasi dengan seluruh OPD di Pemkot Probolinggo, beberapa waktu lalu.
”Saya dan Bu Ina sepakat menolak pengadaan mobil dinas baru untuk wali kota dan wakil wali kota. Tidak perlu membeli mobil dinas baru. Supaya anggaran lebih efisien untuk program lain,” katanya selepas rapat pleno terbuka KPU Kota Probolinggo, Kamis (6/2).
Aminuddin menerangkan, beban APBD untuk biaya belanja daerah cukup berat. Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan demi mengurangi beban APBD.
Selain itu, ke depan pihaknya akan fokus meningkatkan PAD Kota Probolinggo. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir, PAD stagnan di angka sekitar Rp 240 miliar.
Menurutnya, sejumlah potensi PAD yang dapat ditingkatkan harus didorong untuk naik. Termasuk memaksimalkan pemanfaatan aset pemkot.
”Sekarang fokusnya meningkatan pendapatan daerah dan efisien anggaran dari kegiatan yang dirasa kurang perlu. Termasuk pengadaan mobil dinas baru, kami nilai tidak perlu,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Ratri Dian Sulistyawati mengaku, pengadaan mobdin baru sudah dianggarkan sekitar Rp 2 miliar.
Mobil itu rencananya diperuntukkan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Namun, ternyata rencana pengadaan mobdin baru tersebut ditolak oleh keduanya.
Bahkan, keduanya meminta anggaran itu dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfat untuk rakyat.
”Benar, tidak jadi pengadaan mobil dinas senilai Rp 2 miliar untuk wali kota dan wali kota terpilih,” ujarnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi