KADEMANGAN, Radar Bromo- Rencana hibah pembangunan gedung Asrama Santri Putra Ponpes Riyadlus Sholihin dipastikan tetap terealiasi tahun ini. Proyek senilai Rp 10,6 miliar itu sudah mulai ditender melalui LPSE Kota Probolinggo.
Sesuai dokumen tender, masa pelaksanaan pengerjaannya dijatah 154 hari kalender atau sekitar 5 bulan. Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Pemkot Probolinggo 2024. Pengumuman dan akhir pendaftaran lelang terakhir 10 Juni.
“Saat ini belum ada yang mendaftar sebagai peserta tender,” ujar Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Probolinggo Andung Tjahjono, Rabu (5/6).
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKP) Kota Porbolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, rencana pembangunan Gedung Asrama Putra di Ponpes Riyadlus Sholihin, baru saja ditender.
“Sudah proses launching tender di LPSE. Sampai pengumuman pemenang perlu waktu sekitar 40 hari. Setelah ada pemenang, langsung kontrak dan mulai pengerjaannya. Karena waktu pengerjaannya sekitar 5 bulan,” ujarnya.
Rencana hibah gedung asrama santri putra ini, kata Rini, bukan rumah susun sewa (rusunawa) atau rumah susun santri. Karena itu, nantinya gedung yang akan dihibahkan untuk kebutuhan santri. “Sesuai judul kegiatan di DPA kami adalah Pembangunan Gedung Asrama Santri Putra PP Riyadlus Sholihin,” jelasnya.
Soal rencana konsep gedung yang akan dibangun, kata Rini, ada pengajuan dari Ponpes Riyadlus Sholihin, berupa permohonan bantuan gedung empat lantai. Namun, karena melihat kemampuan anggaran Pemkot, pembangunannya dilakukan bertahap.
Tahun ini, pembangunan gedung asrama santri di pesantren di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, ini hanya sampai 2 lantai. Tetapi, untuk fondasi dan pekerjaan struktur lainnya sudah dipersiapkan sampai 4 lantai. Karena itu, jika pembangunan gedung 4 lantai akan direalisasikan tinggal melanjutkan ke lantai 3 dan lantai 4.
“Yang pasti tahun ini rencana akan realisasikan pembangunan gedung 2 lantai hingga siap ditempati. Tetapi, untuk kelanjutan lantai 3 dan lantai 4, masih melihat kemampuan anggaran pemerintah daerah,” terangnya. (mas/rud)
Editor : Ronald Fernando