Ia sampai menggebrak meja dan melempar berkas sebelum keluar dari forum, Kamis (21/7) pagi. Hal itu dilakukan atas kekecewaanya terhadap kinerja Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo.
Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini mengaku kecewa dengan kinerja Dinas PUPR-Perkim. Terutama terkait pembangunan Jalan Citarum, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
Proyek ini belum tersentuh sama sekali. Padahal, progam dengan anggaran Rp 2 miliar itu sudah dibahas pada 2019 silam. Bahkan, detail engineering design (DED) sudah ada.
“Buat apa punya anggota dewan kalau proyek fisik yang sudah diagendakan tidak juga dikerjakan hingga sekarang,” ujarnya sembari keluar ruangan usai menggebrak meja dan melempar berkas.
“Proyek ini sudah jadi DED-nya. Berarti kan sudah ada anggarannya. Tapi, kenapa sampai sekarang belum juga dikerjakan?” tanyanya, heran.
Ketua Komisi III DPRD Agus Riyanto mengatakan, wajar jika rekanya sampai naik pitam. Mengingat, DED pelebaran Jalan Citarum, sudah rampung. Artinya, anggaranya sudah ada. Namun, faktanya sejauh ini belum juga digarap.
“Saya juga marah sebetulnya. Sebab, DED-nya kan sudah jadi dan sudah ada anggaranya. Namun, sampai sekarang belum ditindaklanjuti sama sekali,” ujarnya.
Jalan Citarum, merupakan wilayah yang stategis. Selama ini, arus lalu di jalan ini sering tersendat karena jalannya cukup sempit. Hal ini, juga sering dikeluhkan warga. “Jika seperti ini, kami perwakilan dari rakyat, bagaimana kami memberikan kue pembangunan kepada masyarakat,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, dinasnya melakanakan program dan kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Serta, program perioritas kepala daerah. Namun, KUA-PPAS 2023 masih dimungkinkan ada perubahan.
“Nanti melalui mekanisme Banggar (Badan Angaran) dan dibahas bersama di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) masih dimungkinkan ada perubahan,” katanya.
Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Tartib Gunawan menambahkan, beberapa tahun sebelumnya Kota Probolinggo, juga terdampak pandemi Covid-19, sehingga banyak anggaran yang digeser. Pada 2023, APBD Kota Probolinggo menurun menjadi sekitar Rp 900 Miliar dari total sebelumnya Rp 1,1 triliun.
“Artinya, ada angagran sekitar Rp 200 miliar yang berkurang. Karenanya, sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan yang ada di Dinas PUPR-Perkim, juga banyak yang berkurang,” jelasnya. (rpd/rud) Editor : Ronald Fernando