Tiga belas lembaga tersebut antara lain MI Muhammadiyah I, SD Muhammadiyah Plus, SMP Muhammadiyah, SD IT Permata, SMP IT Permata, SMP IT Pelita, SD Integral Hidayatullah. Lalu, SMP Integral Hidayatullah, SDK Mater Dei, SMPK Mater Dei, SDK Siloam, SDK Alethei, dan SMP Namira.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo Moch. Maskur tidak membantah kebijakan tersebut. Menurutnya, Pemkot Probolinggo sedang menggalakkan pendidikan negeri gratis dan pendidikan swasta terjangkau. Di sisi lain, ada 13 lembaga SD dan SMP swasta di kota yang justru menarik SPP mahal.
Karena pertimbangan itu, akhirnya Bosda tidak diberikan. Namun, demikian, sekolah tersebut menurutnya tetap bisa mengajukan Bosda khusus untuk siswa tertentu. Seperti siswa tidak mampu dan yatim piatu.
“Memang betul ada 13 lembaga swasta yang tidak lagi mendapat dana Bosda. Namun, sekolah ini bisa mengajukan Bosda bagi siswa yang tidak mampu maupun siswa yatim piatu,” ujarnya.
Dijelaskan Maskur, kebijakan Bosda merupakan kebijakan khusus yang dilakukan daerah. Karena itu, tidak semua daerah melakukan hal yang sama. “Seperti di daerah sebelah kan tidak ada program Bosda,” tuturnya.
Kebijakan ini, menurut Maskur, sudah dibahas dalam rapat antara Disdikbud dengan 13 SD dan SMP swasta tersebut. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa sekolah dengan SPP tinggi tidak sejalan dengan visi misi wali kota.
Menurut Maskur, ada sekolah yang menarik SPP tinggi pada siswanya. Rata-rata per bulan ada yang Rp 250 ribu, bahkan sampai Rp 300 ribu. Itu belum termasuk uang gedung dan biaya lain-lain.
“Sekolah dengan SPP yang tinggi kami anggap wali muridnya mampu untuk membiayai sekolah tersebut,” katanya.
Karena itulah, diputuskan Bosda tidak lagi diberikan pada 13 sekolah swasta itu. Karena sekolah swasta ini sudah menarik SPP tinggi pada siswa.
“Namun, bagi siswa yang tidak mampu atau yatim piatu bisa mengajukan dana Bosda. Jadi, yang mampu tidak berhak dapat Bosda. Yang tidak mampu ini dibantu Bosda. Supaya tepat sasaran,” terangnya.
Seorang pendidik di sebuah sekolah swasta saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Sekolahnya bahkan menjadi salah satu dari 13 sekolah yang diundang untuk ikut rapat.
Dalam rapat itu, menurutnya, disampaikan bahwa sekolah yang SPP-nya mahal tidak berhak mendapat Bosda dari Pemkot. Alasanya karena tidak sesuai dengan kebijakan wali kota tentang pendidikan gratis bagi sekolah negeri dan pendidikan murah bagi sekolah swasta.
“Kalau sekolah swasta menurunkan SPP tidak mungkin. Karena pemerintah hanya memberi Rp 40 ribu–Rp 60 ribu per anak. Sedangkan kami SPP-nya sampai Rp 250 ribu. Yang aneh, pemerintah pusat tidak membedakan sekolah. Tapi di sini malah membeda-bedakan dalam pemberian Bosda,” ujarnya.
Sebelumnya, menurutnya, sekolah mendapat Bosda. Walapun tidak penuh. Namun karena kebijakan itu dipastikan tahun ini sekolahnya tidak akan dapat Bosda.
Lalu dalam rapat tersebut muncul usulan agar siswa yang tidak mampu tetap dapat Bosda. “Malam minggu 13 lembaga diminta data usulan siswanya yang tidak mampu untuk dapat Bosda. Harusnya hari ini (Senin, red) jam 9 terakhir pengumpulan itu. Sebagian teman-teman sepertinya tidak mengumpulkan,” ujarnya. (put/hn) Editor : Jawanto Arifin