Akibatnya, sekolah diperkirakan bakal kesulitan melakukan pengadaan lembar kerja siswa (LKS) untuk semester pertama, tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Baik itu LKS untuk SD, juga SMP.
Kondisi ini pun menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Probolinggo. Wakil Ketua Komisi I Syaiful Rohman menjelaskan, refocusing anggaran OPD untuk penanganan Covid-19 masih terus dilakukan, termasuk di Kota Probolinggo.
Salah satunya refocusing anggaran di Disdikbud. Karena refocusing ini, anggaran di Disdikbud dirasionalisasi atau dipangkas. Jumlanya mencapai Rp 3.279.066.800. Dari dana itu, sebesar Rp 2.308.732.000 merupakan anggaran untuk Bosda.
“Salah satu pos kegiatan yang dirasionalisasi adalah dana Bosda dengan jumlah pengurangan mencapai Rp 2.308.732.000,” tambahnya.
Dana Bosda sendiri bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan rincian, untuk jenjang SD negeri setiap pelajar mendapat Bosda Rp 66 ribu setiap bulan. Sedangkan untuk pelajar SMP, mendapat Bosda Rp 83 ribu setiap bulan.
Karena pemangkasan anggaran Bosda itu, sekolah diperkirakan bakal kesulitan melakukan pengadaan LKS untuk semester pertama tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Baik itu LKS untuk SD, juga SMP.
“Semester depan harusnya sekolah mencetak lagi LKS untuk semester satu. Namun, dengan rasionalisasi ini, tampaknya akan kesulitan mencetak LKS. Kecuali ada tambahan alokasi anggaran. Semester lalu dibutuhkan hampir Rp 1 miliar untuk pengadaan LKS,” ujar politisi PKS ini.
Adanya pemangkasan dana Bosda ini dibenarkan Budi Wahyu Rianto, kabid Pendidikan Dasar di Disdikbud. Penyebabnya, karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Memang betul ada pemangkasan Bosda karena ada refocusing APBD. Tapi, sedikit terbantu karena memang sekolah sedang tidak aktif saat ini. Mungkin nanti yang terasa itu untuk pencetakan lembar kerja siswa,” tuturnya.
Menurut Budi, pemangkasan dana Bosda ini tidak hanya terjadi pada anggaran APBD 2020 yang terdampak refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dana Bosda tahun 2021 yang saat ini sedang proses penganggaran, juga akan dipangkas. Pemangkasan diperkirakan sekitar Rp 14 miliar – rp 15 miliar.
“Kami mengajukan anggaran Bosda sebesar Rp 24 miliar sampai Rp 25 miliar untuk tahun 2021. Namun, hanya disetujui kisaran Rp 10 miliar. Sekarang memang masih proses penganggaran untuk 2021,” ujarnya.
Sementara itu, praktisi pendidikan Abdul Azis yang juga mantan anggota DPRD Kota Probolinggo menyayangkan pengeprasan anggaran Bosda tersebut. Apalagi, jika tahun depan Bosda benar-benar hanya tersisa Rp 10 miliar. Menurutnya, Bosda ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Probolinggo.
“Masih banyak dana lain yang bisa dihemat, seperti program pilihan. Seperti kegiatan perawatan, peningkatan skill, dan pelatihan-pelatihan. Seharusnya tetap mengamankan program wajib seperti pendidikan,” ujarnya. (put/hn) Editor : Jawanto Arifin