Kelas rangkap diterapkan, untuk mengatasi beberapa masalah dalam bidang pendidikan. Tidak hanya untuk mengatasi SD Negeri yang minim siswa. Namun, juga untuk mengatasi kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik di kabupaten.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari menjelaskan tentang hal ini, saat menerima kunjungan Allaster Cox, Wakil Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia ke pendapa Kabupaten Probolinggo, Sabtu (20/07). Tantri panggilannya menjelaskan, kelas rangkap sangat tepat untuk menyelesaikan beberapa persoalan pendidikan di Kabupaten Probolinggo.
Di antaranya, kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik. Setidaknya, tahun ini Kabupaten Probolinggo kekurangan sekitar 500 tenaga pendidik.
Tahun ini, penerapan kelas rangkap sudah dimulai. Ada delapan lembaga SD Negeri di Kecamatan Sukapura yang menerapkan kelas rangkap.
”Tahun 2020, kami akan alokasikan anggaran kembali untuk replikasi kelas rangkap ini,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.
Bupati menjelaskan, kelas rangkap akan mengurangi kebutuhan jumlah guru. Saat lembaga membutuhkan dua guru, dengan pogram kelas rangkap, hanya akan dibutuhkan satu guru. Selain itu, manfaat kelas rangkap, akan menjadi motivasi tersendiri bagi siswa.
”Dengan kelas rangkap, kelas 1 dan 2 dijadikan satu ruang. Itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk lebih pandai. Siswa kelas 1 akan terpicu untuk bisa seperti siswa kelas 2. Begitu juga siswa kelas 2, akan terpicu untuk lebih pandai, supaya tidak kalah dengan adik kelasnya,” terangnya.
Kepala Dispendik Kabupeten Probolinggo, Dewi Korina menambahkan, kelas rangkap ini bisa mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik di kabupaten. Tahun ini saja, ada 350 guru yang pensiun. Dengan begitu, jumlah total kekurangan tenaga pendidik sekitar 500 guru.
Dispendik sendiri sudah mengajukan 350 guru dalam rekrutmen CPNS. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada kabar tindak lanjut.
”Jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Probolinggo ada sekitar 6.400 guru. Sekitar 4.000 guru PNS dan sekitar 2.400 guru non PNS,” terangnya.
Selain itu menurutnya, kelas rangkap juga bisa diterapkan di sekolah yang jumlah siswanya minim. Terutama di daerah terpencil.
Menurutnya, di daerah-daerah terpencil, ada sekolah yang jumlah siswanya minim. Namun, lokasi sekolah jauh di pelosok. Sehingga, tidak bisa dimerger dengan sekolah lain.
Dalam kondisi seperti ini menurutnya, pemerintah tetap memberikan layanan atau tetap membuka sekolah yang dibutuhkan masyarakat. Namun, karena jumlah siswanya minim, diberlakukan kelas rangkap dalam kondisi seperti ini.
Yaitu, satu guru mengajar di dua kelas yang digabung. Yaitu, kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6. Dengan cara seperti ini menurutnya, proses belajar mengajar berlangsung sangat efektif.
“Kalau dulu kan, satu guru mengajar di dua kelas sekaligus, tapi kelasnya tidak digabung. Ini sangat sulit. Misalnya mengajar di kelas 1 dan 2. Saat kelas 1 ditinggal untuk mengajar di kelas 2, siswa di kelas satu jadi ramai,” tuturnya.
Dengan cara seperti ini, proses belajar mengajar tidak berlangsung efektif. Selain itu, guru jadi kelelahan karena harus wira wiri ke dua kelas.
Saat ini menurut Dewi, pihaknya sedang menyiapkan guru dengan kemampuan khusus untuk mengajar di kelas rangkap. Sebab, dibutuhkan keahlian khusus mengajar dalam kondisi seperti ini.
“Guru di kelas rangkap harus memetakan kompentensi dasar antara siswa di kelas yang digabung. Misalnya, memetakan kompetensi dasar siswa kelas 1 dan kelas 2. Kemudian memberikan pelajaran yang sama, namun dengan tugas yang berbeda. Dan ini tidak mudah,” katanya.
Misalnya guru mengajarkan tema kebersihan pada kelas 1 dan 2. Untuk kelas 1, siswa diberi tugas menempel gambar yang berkaitan dengan kebersihan. Kemudian, membaca kalimat tentang materi kebersihan yang disiapkan guru.
Sementara untuk kelas dua, siswa juga menempel gambar yang sama. Namun, tugasnya beda. Siswa diminta merespon gambar dengan cara membuat kalimat.
“Ini temanya sama, medianya sama, tapi tugasnya berbeda. Artinya dibutuhkan metode yang berbeda dalam menerapkan kelas rangkap,” tegasnya.
Dewi menyebut, pihaknya tidak ingin pogram kelas rangkap gagal. Karena itu, tenaga pendidik akan dilatih lebih dulu. Supaya, bisa mengajar dua kelas berbeda di dalam satu ruangan.
”Tahun ini sudah berjalan, kelas rangkap. Tahun depan akan diperluas, dengan menambah 16 lembaga,” katanya. (mas/hn) Editor : Jawanto Arifin