DRINGU, Radar Bromo - Dini Rahmania, anggota DPR RI dari Dapil Kota/Kabupaten Probolinggo-Pasuruan langsung bekerja setelah dilantik.
Dia juga sudah resmi ditunjuk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI. Tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada isu agama, sosial, perempuan, dan anak bakal diembannya.
Ning Dini siap memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya pondok pesantren dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisi VIII DPR RI menjadi mitra kerja seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta berbagai badan nasional lainnya. Ruang lingkup kerja yang mencakup pemberdayaan agama dan sosial, yang sangat relevan bagi wilayah Probolinggo dan Pasuruan.
Sebab, Probolinggo dan Pasuruan dikenal dengan jumlah pesantren serta penerima manfaat program social yang tinggi.
”Saya bersyukur diberi kesempatan untuk bergabung di Komisi VIII. Saya berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan pondok pesantren di Probolinggo dan Pasuruan, serta meningkatkan manfaat program PKH bagi keluarga kurang mampu, terutama di pedesaan,” kata Ning Dini-sapaan akrab Dini Rahmania, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem itu.
Ning Dini menerangkan, sebagai daerah yang kaya akan lembaga pendidikan Islam, Ponpes memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda.
Untuk itulah dia berupaya memperjuangkan dukungan fasilitas dan sarana pendidikan. Yaitu dengan kerjasama bersama Kemenag, akan mendorong program-program pengembangan fasilitas pesantren. Seperti perbaikan asrama dan peningkatan kualitas madrasah diniyah.
”Kemudian kami akan lakukan penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Serta dukungan bagi guru dan tenaga pengajar,” katanya.
“Saya akan fokus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para ustaz dan tenaga pengajar di pesantren, melalui program tunjangan yang lebih layak,” terangnya.
Terkait manfaat bagi Penerima PKH, Dini mengatakan, komisi VIII bermitra dengan Kementerian Sosial, memastikan PKH berjalan secara efektif di wilayah Probolinggo dan Pasuruan.
Beberapa langkah yang akan didorong mulai peningkatan jumlah dan kualitas bantuan PKH, akses lebih luas ke program kewirausahaan sosial, perluasan cakupan PKH.
”Dengan posisi di Komisi VIII, saya berkomitmen dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Terutama di sektor pendidikan agama melalui pesantren dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima PKH,” beber Ning Dini.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci bagi keberhasilan program-program ini di wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Pasuruan,” ungkapnya. (mas/fun)
Editor : Abdul Wahid