BANGIL, Radar Bromo - Indikasi pelanggaran netralitas ASN Kabupaten Pasuruan yang tengah diusut Bawaslu terus bergulir.
Setelah mengantongi bukti-bukti awal, Bawaslu mengklarifikasi pihak terkait seputar pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pasuruan.
Di antaranya, mengklarifikasi dengan mendatangi kediaman Irsyad Yusuf, Kamis (11/1) untuk diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Klarifikasi dilakukan dengan mendatangi kediaman Gus Irsyad–panggilannya–di Kecamatan Purwosari yang kini nyaleg sebagai DPR RI.
Sebabnya, eks Bupati Pasuruan dua periode itu disebut hadir saat pengerahan ASN dalam kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pasuruan, sebelum pergantian tahun lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yoenianto memaparkan, klarifikasi diperlukan setelah beberapa bukti awal didapatkan.
Seperti sembako yang dibagikan kepada ASN saat acara dinas. Termasuk, surat undangan yang dilengkapi dengan kop kedinasan.
Arie menyebut, klarifikasi sengaja diagendakan di rumah Irsyad. Meskipun sebenarnya, Bawaslu bisa saja melayangkan pemanggilan.
”Memang kami yang datang ke rumah GI (panggilan Gus Irsyad), untuk efisiensi waktu saja. Agar pendalaman terhadap informasi awal yang kami terima bisa lebih cepat dituntaskan,” katanya.
Menurut Arie, ada 19 pertanyaan yang disodorkan kepada Irsyad. Hasil klarifikasi itu juga disebut cukup menguatkan bukti-bukti awal yang sudah ada.
Terlebih sebelumnya, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi terhadap beberapa ASN yang ikut dalam kegiatan.
”Intinya, GI ada di lokasi saat kegiatan rakor digelar Disdikbud. Selebihnya, saya pikir itu masuk dalam materi. Kami pun masih mengagendakan klarifikasi terhadap dinas yang menyelenggarakan,” kata Arie.
Selanjutnya, indikasi pelanggaran ASN itu akan dikaji terlebih dahulu melalui rapat pleno internal Bawaslu.
Apabila memang memenuhi syarat, bukan tidak mungkin akan ditingkatkan menjadi temuan.
Ada pun sanksi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, menurut Arie, merupakan domain Komisi ASN. Sebab, tindak tanduk abdi negara sudah diatur dalam UU ASN.
”Dari hasil kajian nanti, jika memang memenuhi syarat akan kami rekomendasikan ke Komisi ASN yang berwenang menentukan kadar pelanggaran berikut dengan sanksinya,” beber komisioner yang akrab disapa Cak Oen itu.
Sementara itu, Gus Irsyad merespons positif langkah Bawaslu demi menjamin terselenggaranya kontestasi politik yang adil.
Karena itu, dirinya juga bersikap kooperatif saat Bawaslu melakukan proses klarifikasi. Namun, Irsyad membantah bahwa dirinya hadir di tengah-tengah pertemuan ASN untuk berkampanye.
”Tidak ada undangan. Saya pun tidak tahu ketika ternyata ada kegiatan,” katanya.
Ia mengaku, kedatangannya justru untuk menemui Hasbullah yang tidak lain Kepala Disdikbud Kabupaten Pasuruan.
Itu pun tidak ada obrolan mengenai politik. Keduanya hanya membahas agenda sepak bola. Lantaran memang mereka selama ini cukup aktif mengikuti laga eksibisi sepak bola.
”Dan kebetulan juga dekat dari rumah. Seandainya jauh ya nggak mungkin saya datang,” ujarnya.
Alih-alih menjadikan pertemuan itu sebagai ajang menggalang dukungan, politisi PKB itu justru meyakinkan bahwa dirinya datang seorang diri.
Tak ada tim yang mendampingi. Apalagi sampai membagikan sembako kepada peserta rapat sebagaimana yang ditemukan Bawaslu.
”Saya malah tidak tahu kalau ada sembako. Tidak ada tim kok. Saya juga tidak bawa alat peraga ataupun sembako. Kalau memang kampanye, tentunya saya sadar diri bahwa harus izin Bawaslu,” bebernya. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi