Dana tersebut difungsikan untuk beberapa kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan logistik. Tetapi, juga untuk membayar petugas ad hoc.
Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin menguraikan, pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk penyelenggaran pilkada ke Pemkab Pasuruan. Untuk Pilkada 2024 ini, diajukan anggaran hingga Rp 81,7 miliar.
Angka tersebut membengkak dibandingkan kontestasi pilkada 2018 yang mencapai Rp 58 miliar. Pembengkakan anggaran itu dipengaruhi beberapa faktor.
Salah satunya, prediksi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19. Dalam suasana pandemi, ada beberapa sarana penunjang tambahan yang harus disiapkan saat pelaksanaan coblosan. Seperti alat kesehatan berupa thermogun dan sarung tangan untuk setiap pemilih.
Belum lagi jumlah TPS yang bertambah banyak dibandingkan kondisi normal. Sebab, dalam suasana pandemi jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi. Jika sebelumnya satu TPS bisa sampai 800 orang, nantinya dibatasi sebanyak 500 orang saja.
“Karena jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi, dampaknya jumlah TPS pun bertambah. Dari yang semula 2.380 TPS, nantinya diproyeksikan mencapai 3.096 TPS. Ini juga membuat anggaran yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar,” tandasnya.
Faktor lain itu, untuk membayar honor bagi petugas ad hoc. Mulai KPPS, PPS, hingga PPK. Jumlah petugas ad hoc ini tidaklah sedikit, mencapai 33 ribu orang.
Dan pada pilkada ke depan, besarnya honor untuk petugas ad hoc mengalami kenaikan. Untuk KPPS misalnya, semula hanya diberi honor Rp 550 ribu. Namun, nantinya akan mendapat Rp 900 ribu per orang.
Begitu juga untuk PPS. Semula Rp 1 juta. Ke depan menjadi Rp 1,5 juta. Serta PPK yang semula Rp 1,8 juta, menjadi Rp 2,5 juta.
“Biaya untuk honor inilah yang menyedot dana besar juga. Karena yang harus kami tanggung cukup banyak. Puluhan ribu orang,” sampainya.
Faizin –sapaannya- mengaku, anggaran tersebut diusulkan untuk penyelenggaraan pilkada. Mulai tahap awal hingga selesainya pemilihan. Tahapan awal akan dimulai 3 Oktober 2023 dan berlangsung sampai Desember 2024.
“Kami menunggu kebijakan dari pemerintah daerah. Apakah pencairannya sekaligus. Atau multiyears yang akan dimulai tahun depan,” tuturnya. (one/hn) Editor : Ronald Fernando