Empat PAC yang melaporkan itu di antaranya PAC Kanigaran, PAC Kademangan, PAC Wonoasih, dan PAC Mayangan. Rabu (26/2), surat tetanggal 29 Januari 2020 itu menyebar di kalangan awak media.
Dalam surat itu, ada 3 poin yang disampaikan empat PAC. Di antaranya, masalah kepemimpinan, Aminudin dinilai otoriter dan tidak akuntabel terkait keuangan partai, karena semua dikuasainya secara personal. Dalam surat itu juga disebutkan, tidak pernah ada komunikasi dan koordinasi antara pengurus DPC dan PAC terkait kegiatan partai.
Selain itu, juga disampaikan jika Aliansi PAC Partai Gerindra bersepakat melaporkan kondisi ini kepada ketua harian DPP Partai Gerindra, Majelis Kehormatan Partai, dan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Empat PAC juga meminta dilakukan audit investigasi terhadap pengurus DPC Gerindra Kota Probolinggo.
Sayang, Ketua PAC Partai Gerindra Mayangan Asmui tidak menjawab tegas tentang kebenaran surat tersebut. Ia hanya menyatakan hari ini akan ada pertemuan antara PAC-PAC Gerindra. “Besok masih akan dirapat antara PAC-PAC dulu,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo Aminudin mengaku sudah mengetahui tentang empat PAC itu. Bahkan, pihaknya telah menemui pengurus PAC yang berkirim surat tersebut.
“Bertemu selang 2-3 hari setelah surat itu dikirimkan di salah satu rumah makan. Di sana, saya menjelaskan kepada pengurus PAC, termasuk masalah keuangan DPC,” ujarnya.
Terkait sikap otoriter yang dikeluhkan, menurut Aminudin, itu berkaitan dengan kebijakan partai. Katanya, sejak dari DPP memang melakukan kebijakan terpusat. Artinya, kebijakan dari DPP yang harus dijalankan dari pusat sampai ke bawah. “Makanya, di Gerindra tidak ada namanya Musda (Musyawarah Daerah) karena memang kebijakan itu terpusat dari DPP sampai ke ranting,” jelasnya.
Mengenai keuangan partai, Aminudin menyatakan, tidak menangani langsung. Melainkan, ditangani oleh wakil ketua DPC dan bendahara. Bahkan, dalam pengaturan keuangan, Aminudin mengaku tidak jarang membantu dari dana pribadi.
“Dana banpol (bantuan partai politik) yang diterima Gerindra satu tahun hanya Rp 65 juta. Anggaran itu dipotong Rp 5 juta untuk kantor DPC Gerindra. Kemudian, anggaran kegiatan sampai akhir tahun kemarin ada 4 kegiatan dengan masing-masing membutuhkan anggaran sekitar Rp 15-20 juta,” jelasnya.
Ketika dimintai tanggapan jika PAC memintanya mundur, Aminudin mengaku tidak keberatan. “Saya tidak keberatan. Malah lega karena tidak ada beban,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kota Probolinggo ini. (put/rud) Editor : Jawanto Arifin