Spektakel

Muhamad Busthomi • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 08:20 WIB
M Busthomi, wartawan Jawa Pos Radar Bromo
M Busthomi, wartawan Jawa Pos Radar Bromo

 

Oleh: M. Busthomi, wartawan Jawa Pos Radar Bromo

QUIS custodiet ipsos custodes. Juvenal menulisnya sebagai satir tentang perkawinan. Tapi pertanyaan itu telah lama meninggalkan konteks aslinya dan bermigrasi ke jantung semua teori negara. Setiap kali seseorang diberi kewenangan untuk melindungi, mengawasi, menghukum, pertanyaan itu muncul kembali. Siapa yang mengawasi para pengawas?

Thomas Hobbes, dalam keputusasaannya melihat perang saudara di Inggris, justru mencoba membubarkan pertanyaan itu. Ia menawarkan Leviathan sebagai jawaban atas kengerian alamiah manusia.

Raksasa tua itu hadir agar manusia tak menjadi makhluk yang saling memangsa. Polisi, dalam arsitektur negara modern, ibarat pedang di tangan kanan Leviathan. Pemegang monopoli kekerasan yang sah, termasuk kewenangan menyadap, demi menjaga ketertiban yang tidak tumbuh dari belas kasihan.

Tapi apa jadinya ketika pedang yang seharusnya menebas ancaman justru berbalik ke arah tangan yang menggenggamnya?

Riwayat penyadapan gelap sebenarnya bukan preseden baru. J. Edgar Hoover hampir lima dekade memimpin FBI sambil mengumpulkan berkas rahasia para presiden, senator, dan aktivis. Nixon memasang alat sadap di Gedung Putih sendiri, lalu terjungkal karena Watergate. Marcos memiliki aparat yang menyadap lawan-lawan politiknya di Filipina, sampai akhirnya lawan-lawan itu menghancurkannya di EDSA.

Akhir dari penyadapan gelap hampir selalu menggambarkan keangkuhan yang tergulung oleh bayangannya sendiri.

Penyadapan bekerja di atas asimetri yang sempurna. Yang mengintai tahu segalanya, yang diintai tak tahu. Dalam asimetri itu tersimpan kekuatan untuk menggenggam rahasia yang tak pernah dimaksudkan untuk disampaikan kepada siapa pun. Setiap informasi yang tertangkap sistem punya makna berlipat. Ada nilai dari isinya, dan ada nilai dari ketidaktahuan si pemilik informasi itu sendiri.

Instrumen penyadap itu bernama LIMS, kependekan dari Lawful Interception Management System. LIMS dirancang untuk menyadap secara sah, mengikuti prosedur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010, melalui surat perintah, pengawasan berjenjang, dan penuh pertanggungjawaban. Tanpa semua itu, kata ”lawful” menjadi jenaka, sekali pun terlalu pahit untuk ditertawakan.

Michel Foucault, dalam Discipline and Punish, menempatkan panoptikon jauh melampaui soal arsitektur penjara. Desain aslinya dari Jeremy Bentham. Sebuah bangunan melingkar di mana satu penjaga di menara tengah bisa mengawasi semua sel, sementara para tahanan tidak tahu kapan pengawasan berlangsung. Foucault menjadikannya metafora bagi cara kekuasaan modern bekerja.

”He is seen, but he does not see,” tulisnya. Ia menjadi objek informasi, bukan subjek komunikasi. Efek psikologisnya terletak pada ketidaktahuan tentang kapan pengawasan itu berlangsung. Dan ketidakterlihatan itulah, bagi Foucault, yang menjamin ketertiban. Setidaknya, demikian cara panoptikon bekerja.

Ironi dalam kasus ini justru terbalik. Rakyat, para pejabat, bahkan Presiden, tidak tahu, atau terlambat menyadari, bahwa mereka sedang diamati. Jika dalam panoptikon orang yang diawasi sadar akan kemungkinan hadirnya pengawas, di sini justru pengawas menikmati keuntungan karena tak terlihat. Tahanan di dalam panoptikon itu, ternyata, adalah Presiden.

Lalu pertanyaannya untuk apa semua itu? Apa yang ingin didapat dari menyadap kepala negara? Rahasia? Leverage? Perlindungan diri?

Dalam logika kekuasaan yang terkilir, penyadapan lebih dari perkara informasi. Ia menyangkut kendali. Cara memastikan bahwa seseorang selalu memiliki kartu yang bisa dimainkan kapan pun dibutuhkan, termasuk ketika ia bukan lagi yang terkuat di dalam lingkaran kekuasaan. Dan jika penyadapan adalah soal kartu, siapa yang sebenarnya sedang bermain? Dan siapa yang hanya mengira dirinya bermain?

Di sini, pertanyaan Juvenal kembali bersuara. Sebuah spiral yang tak berkesudahan. Jauh dari satir tentang suami dan istri, ia telah lama menjadi hantu yang mengikuti setiap pergantian kekuasaan.

Sebab kita pernah menyaksikan babak serupa, setidaknya dalam perkara pembunuhan Yosua Hutabarat. Seorang jenderal polisi bernama Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, diadili, lalu dihukum. Kapolri saat itu, Listyo Sigit Prabowo, memimpin institusinya melewati salah satu krisis kepercayaan paling berat. Ia pun tampil sebagai figur yang berani membersihkan kandangnya sendiri. Polisi jahat ditangkap. Maka, menurut logika yang berlaku saat itu, pemimpin yang menangkapnya adalah polisi baik.

Logika itu terasa sederhana. Mungkin juga terlalu sederhana.

Sebab hari ini kita sedang menyaksikan kelanjutan cerita itu. Pemimpin yang dulu disambut sebagai pembersih kini menjadi tersangka. Yang dulu mengawasi kini diawasi. Yang dulu memegang kartu kini tergelincir kasusnya sendiri. Sementara kita kembali disuguhi pertunjukan lain yang berlangsung jauh lebih rapi. Terang. Sengaja dirancang untuk dilihat.

Kapolri baru, Suyudi Ario Seto, dicitrakan sebagai pembersih, penegak, pemulih kepercayaan yang sudah lama runtuh. Institusi yang compang-camping membutuhkan wajah baru. Publik yang lelah membutuhkan harapan baru. Dan narasi ”pembersihan” adalah naskah yang sudah cukup terbukti dramaturginya. Perlahan, publik mulai percaya bahwa kali ini segalanya akan berbeda.

Dukungan moral mengalir dari kalangan sipil, politisi, hingga tokoh-tokoh masyarakat yang merasa menemukan secercah harapan dalam institusi yang sudah sekian lama carut-marut.

Setiap pergantian pemimpin institusi besar di Indonesia hampir selalu diikuti masa bulan madu yang polanya serupa. Reformasi. Ketegasan. Lalu, perlahan, institusi kembali ke cara kerjanya yang lama. Sesekali memang ada individu yang sungguh berbeda. Tapi sistem yang lebih besar dari individu mana pun cenderung mencerna reformis, atau melahap mereka, sebelum sempat mengubah apa pun yang berarti.

Yang lebih penting dari seberapa tulus pemimpin baru itu adalah bagaimana pertunjukan itu sendiri berfungsi, terlepas dari niat siapa pun yang memainkannya. Sebab dalam mekanisme spektakel, ketulusan adalah variabel yang tidak terlalu dianggap penting.

Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri bisa jadi hanya awal mula dari pertunjukan kekuatan yang ingin mengatakan kepada semua orang bahwa peta kekuasaan telah bergeser. Proses hukum yang sah, yang memang seharusnya berjalan, bisa sekaligus menjadi cara untuk mengatakan sesuatu yang tersirat. Apakah yang kita saksikan hari ini adalah penegakan hukum, atau sebuah pesan yang kebetulan berbentuk hukum?

Dalam banyak kasus sepanjang sejarah, pengungkapan kejahatan di antara elite lebih banyak lahir dari konflik kepentingan ketimbang niat murni menegakkan keadilan.

Setelah 1998, reformasi datang dengan janji demokrasi dan supremasi hukum. Yang berubah banyak. Yang tetap sama juga tidak sedikit. Sejak itu, hampir setiap dekade memproduksi versinya sendiri tentang harapan yang segera disusul kekecewaan. Kata ”reformasi” sudah dipakai begitu sering sampai ia mulai terasa seperti mantra yang kehilangan arti. Yang muncul kemudian adalah siklus harapan yang dikelola. Setiap skandal besar menghasilkan tokoh pembersih. Setiap tokoh pembersih menghasilkan tepuk tangan. Tepuk tangan itu sendiri kemudian menjadi bagian dari sistem yang sama yang ia klaim hendak dibenahi.

Ada satu pelajaran menarik dalam Negara Teater karya Clifford Geertz. Kekuasaan rupanya bisa hidup di dua tempat sekaligus. Pertama dalam hukum dan kebijakan, kedua dalam simbol, ritual, serta tabiat mengatur persepsi banyak orang.

”Raja dan bangsawan menjadi aktor dan artisnya, kaum pandhita menjadi sutradaranya, dan sisanya, para petani dan pegawai negara yang bukan berdarah bangsawan, menjadi aktor pendukung, kru panggung, dan penonton.” Geertz sedang membicarakan peradaban Bali dua abad yang lalu. Tapi ada kesulitan tertentu ketika membaca negara teater hari ini. Terlalu banyak yang terasa tak asing. Di dalam negara teater, raja tidak cukup berkuasa. Ia harus tampak berkuasa. Kebesaran tidak cukup dimiliki. Ia harus dipertunjukkan.

Dan penonton, dalam arsitektur kekuasaan semacam ini, ikut menghidupkan pertunjukan itu. Tanpa mereka, panggung tidak berarti apa-apa.

Persoalannya, penonton tidak selalu punya pilihan. Mereka berangkat pagi, menghitung harga kebutuhan pokok, atau memikirkan bagaimana penghasilan cukup sampai akhir bulan. Dalam keseharian yang seberat itu, kehadiran narasi pahlawan, pembersih, penegak moral, terasa seperti angin segar. Negara teater bekerja paling efisien justru di momen krisis semacam itu. Ada yang tampil sebagai penyelamat. Ada yang mengambil peran sebagai penjaga moral. Yang menarik, pertunjukan itu tidak selalu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan. Terkadang, ia membuat persoalan hanya tampak selesai.

”Mengelola negara,” tulis Geertz, ”adalah seni pertunjukan.”

Entah dukungan terhadap Suyudi Ario Seto itu tulus, atau hanya terasa tulus. Tepuk tangan itu terasa wajar. Mungkin juga terlalu cepat diberikan.

Pengusutan kasus ini, dengan seluruh glorifikasi ”bersih-bersih” yang dibangun di sekelilingnya, bisa jadi adalah pertunjukan yang sesungguhnya. Bisa jadi pula bersih-bersih itu memang nyata, serius, konsisten, dan akhirnya mengubah sesuatu. Kita tidak memiliki cara yang pasti untuk membedakan keduanya, setidaknya tidak sekarang.

Tetapi sejarah mengajarkan kehati-hatian. Dalam suatu pertunjukan, pertarungan tidak selalu terjadi antara pahlawan dan penjahat. Kadang ia hanya pertarungan antara dua persepsi yang sama-sama begitu mudah diciptakan.

Pergantian pemain kerap disangka sebagai perubahan cerita. Belum tentu. Begitu pula raksasa tua bernama Leviathan tadi, yang ternyata tak pernah meninggalkan panggung pertunjukan. Ia hanya mengganti pedang di tangan kanannya.

Lakon terus berlanjut. Penonton bertepuk tangan karena itulah satu-satunya yang diharapkan.

Editor : Muhammad Fahmi
Suyudi Ario Seto penyadapan listyo sigit presiden polisi