(Jurnalis Jawa Pos Radar Bromo)
PENGHABISAN tahun 2022 lalu mengawali gemuruh di jantung kota. Pasuruan menjadi salah satu kota yang mulai diperhitungkan untuk didatangi. Pesona ikon kolosal payung Madinah berhasil memikat hampir setiap orang.
Namun, proyek mahal bertajuk revitalisasi itu baru menyentuh estetika kawasan saja. Padahal, ada pekerjaan yang lebih berat sebenarnya. Bagaimana mengubah Kota Pasuruan benar-benar layak menjadi kawasan wisata, mengungkit perekonomian warga sekaligus memberi kontribusi penerimaan bagi pemerintah.
Penataan ruang kota selama ini seolah berjalan tanpa arah. Bahkan sampai sekarang, lima bulan setelah payung Madinah berdiri megah, penataan masih trial and error. Mencoba dan gagal. Tanpa pernah kita tahu bagaimana bentuk final dari penataan itu sebenarnya.
Maka sebuah roadmap mutlak dimiliki Pemkot Pasuruan. Sebelum bicara soal penataan kawasan. Sehingga, ada gambaran lebih jelas langkah-langkah yang akan diterapkan.
Bagaimana pola pendekatannya, sejauh mana tingkat keberhasilannya, seberapa efektif dan seberapa besar risiko yang akan dihadapi. Segala kemungkinan yang terjadi harus dipertimbangkan.
Hal pertama yang perlu dipikirkan adalah rute wisatawan. Mulai dari pertama kali tiba, hingga kembali meninggalkan kota. Wisatawan yang datang dengan rombongan biasanya akan langsung menuju terminal wisata. Dari sana, mereka boleh memilih untuk berjalan kaki atau memakai jasa becak wisata menuju kawasan alun-alun.
Dinas Perhubungan memastikan penyedia jasa becak wisata paham dengan tugas mereka. Yang dilayani bukan penumpang umum. Melainkan wisatawan dari daerah dengan kultur yang beragam. Penampilan becak harus mencerminkan namanya. Sebagai sarana transportasi wisata. Tidak ala kadarnya. Apalagi terlihat kusam. Becak wisata didesain semenarik mungkin. Pengayuhnya diberi seragam. Itu akan memunculkan kesan pertama positif bagi wisatawan.
Selanjutnya adalah lalu lintas becak wisata itu sendiri. Seluruh penyedia jasa becak wisata dipusatkan di terminal wisata. Tidak terbagi dua, di terminal dan alun-alun seperti sekarang. Mereka hanya melayani keberangkatan wisatawan. Dari terminal wisata melintasi Jalan Soekarno-Hatta kemudian menuju Jalan Niaga. Penumpang akan turun di Gedung Tourism Information Center (TIC).
Ini adalah strategi untuk mendorong signifikansi peranan TIC yang sudah menelan biaya miliaran rupiah. Sayang sekali jika amfiteater di kompleks TIC tidak dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya saja, dengan menggelar pertunjukan untuk menyambut wisatawan. Terutama, di hari tertentu ketika kunjungan wisata meningkat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa memanfaatkannya sebagai ruang seniman-seniman lokal untuk berekspresi. Dan pemerintah tidak perlu mengharapkan pendapatan dari pemanfaatan aset tersebut. Kecuali jika dipakai untuk kegiatan yang berorientasi profit.
*******
Selanjutnya, harus ada sentra kuliner yang menarik wisatawan selepas berziarah dan menikmati keindahan. Lokasinya di kawasan Poncol. Yang berjualan adalah PKL yang selama ini tersebar di sekeliling alun-alun. Ada semacam pujasera disana. Sebagian dari mereka juga bisa menempati kios-kios pasar yang masih kosong. Sehingga aset tersebut bisa kembali dimanfaatkan.
Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih dulu memvalidasi data mereka. Lalu, menetapkan prioritas yang memang layak dipertahankan. Batasan-batasannya diperjelas. Misalnya hanya yang tercatat warga kota. Opsi penataan PKL yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dengan membuat bangunan serupa skywalk sebenarnya juga tidak kalah menarik.
Bila wacana itu memang serius, kajiannya harus benar-benar matang. Layakkah bangunan bertingkat ada di kawasan alun-alun yang sudah memberi ruang begitu terbuka? Jangan sampai pekerjaan itu terkesan membuang anggaran. Penempatannya mesti tepat. Tidak mengganggu pedestrian. Apalagi mengorbankan ruang publik.
Sementara kios yang baru dibangun di dekat MPP harus menawarkan sesuatu yang menarik. Karena kios itu dibangun sebagai pusat oleh-oleh. Maka yang dijajakan kepada wisatawan juga memiliki kekhasan Kota Pasuruan. Banyak sektor UMKM yang memiliki produk unggulan layak dijual di sana. Baik produk makanan, minuman maupun hasil kerajinan tangan.
Disisi lain, tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak hanya menjadikan TIC sebagai ruang untuk membangun citra positif destinasi wisata terintegrasi. Wisatawan berhak mendapat beragam informasi seputar destinasi yang hendak mereka kunjungi.
Belasan pemandu wisata yang dipekerjakan pemerintah setidaknya juga memberikan tawaran lebih. Wisata yang terintegrasi mestinya tidak hanya ‘menjual’ payung Madinah dan ziarah makam K.H. Abdul Hamid. Misalnya, berkeliling kota menikmati bangunan-bangunan tua yang berstatus cagar budaya.
Lalu, dengan apa wisatawan mengelilingi destinasi heritage? Ini juga yang mesti dijawab pemerintah. Kota Malang misalnya, punya Macito. Di Yogyakarta, ada Si Thole. Keduanya adalah sarana transportasi khusus kawasan wisata.
Jadi, bukan hal sulit bagi pemerintah untuk menyediakan sarana sekaligus membranding transportasi wisata. Majestic misalnya, ‘Madinah van Java’ journey and sights with integrated cultural heritage. Nama itu memberi kesan penjelajahan wisata warisan budaya yang terintegrasi dengan nuansa Madinah van Java Kota Pasuruan.
Transportasi wisata ini yang akan membawa wisatawan mengelilingi destinasi heritage hingga kembali ke terminal wisata. Armadanya bisa memberdayakan angkutan kota. Opsi ini cukup beralasan. Mengingat minat masyarakat memakai jasa transportasi umum semakin menurun. Sementara biaya operasional angkutan kota naik berlipat seiring meroketnya harga BBM. Pemberdayaan angkutan kota sebagai transportasi wisata akan membuka jalan untuk memulihkan perekonomian mereka yang selama ini hidup segan mati tak mau.
Dengan begitu, wisata terintegrasi yang dibangun pemerintah benar-benar punya efek berganda. Beberapa sektor perekonomian tersentuh. Mulai PKL, UMKM, hingga transportasi.
******
Nah, setelah semua jasa wisata itu tersedia, pemerintah boleh bicara soal income. Karena bagaimanapun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah menjalankan otonomi. Sementara pendapatan Kota Pasuruan selama ini masih jauh dari kata proporsional.
Bayangkan saja, penerimaan PAD pada 2022 hanya sebesar 18 persen dari postur APBD. Selebihnya bergantung dengan pendapatan transfer. Maka yang paling memungkinkan menjadi sumber pendapatan dari wisata terintegrasi itu adalah sektor perparkiran. Pola parkir berlangganan yang berjalan enam tahun terakhir terbukti tak efektif. Pada 2022 misalnya, retribusi parkir berlangganan untuk kendaraan se-kota hanya menyumbang Rp 1,95 miliar ke PAD. Itupun belum mampu menutupi angka yang ditargetkan senilai Rp 2,2 miliar.
Bila mengharapkan kawasan wisata yang lebih ramah terhadap pengunjung, maka area parkir kendaraan bermotor di kawasan alun-alun seyogyanya ditiadakan. Lokasinya disebar di sepanjang Jalan Niaga dan Jalan Wahid Hasyim. Atau mengambil alternatif lain. Konsekuensinya jelas, lebih memerlukan biaya. Yakni membebaskan lahan di sekitar kawasan itu untuk membangun area parkir bertingkat. Sistem parkir berlangganan digantikan dengan parkir kawasan wisata. Retribusinya ditentukan dengan tarif progresif setelah dua jam pertama. Artinya, memasuki jam ketiga sudah terhitung kelipatan.
Potensi pendapatan lainnya adalah wisata heritage. Ada retribusi khusus bagi wisatawan yang ingin menjelajahi bangunan-bangunan bersejarah. Pemerintah perlu menjalin perjanjian dengan pemilik gedung-gedung kuno. Karena hampir semua cagar budaya bukan aset pemerintah. Maka perlu adanya kerja sama yang dibangun dengan tujuan saling menguntungkan. Pemeritah harus legawa membagi hasil retribusi wisata heritage. Sehingga pemilik gedung juga punya pendapatan dari wisatawan yang berkunjung. Entah untuk operasional ataupun perawatan.
00000
Semua itu memang perlu waktu. Tidak menjamin selesai dalam satu atau dua bulan. Tetapi Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf belum kehilangan momentum untuk mengejar tenggat masa jabatan. Berhasil atau tidaknya penataan wisata terintegrasi sekaligus bakal merepresentasikan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pasuruan. Sanggupkah mereka bekerja secara kolaboratif? Tidak saling bergantung. Sebab, menata kawasan wisata secara parsial ibarat melintasi jalan setapak di tengah hutan. Menembus belukar tanpa tahu medan dan tujuan. Bila itu terjadi, semua hanya akan berakhir pada kesia-siaan. (*)
Editor : Muhammad Fahmi