PASURUAN, Radar Bromo - Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terus memperluas cakupan perlindungan jaminan social, bagi masyarakat kelas bawah. Hingga pekan ini, tercatat sebanyak 10.363 pekerja rentan di sektor informal, telah resmi terkover program jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan premi yang dibayari penuh oleh pemerintah daerah.
Jumlah penerima manfaat ini mengalami kenaikan signifikan, jika dibandingkan dengan basis data pada Juli lalu, yang tercatat sebanyak 9.846 pekerja.
Artinya, terdapat penambahan kuota baru sebanyak 517 pekerja informal, yang kini masa depannya lebih terjamin saat menjalankan rutinitas pekerjaan di jalanan maupun lapangan.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kota Pasuruan, Dedi Mulyadi, menjelaskan pembiayaan premi perlindungan pekerja rentan ini, sepenuhnya dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Program jaring pengaman sosial yang pro rakyat ini, sejatinya telah digulirkan secara konsisten sejak tahun 2025 lalu.
"Total ada 10.363 pekerja rentan yang iurannya sudah dikover oleh pemerintah. Data ini sifatnya dinamis dan terus diperbarui oleh tim bidang tenaga kerja setiap harinya agar tepat sasaran," katanya.
Dedi memaparkan, sasaran utama program ini adalah kelompok pekerja bukan penerima upah yang memiliki risiko kerja tinggi, berpenghasilan tidak menentu, serta bekerja mandiri tanpa adanya hubungan kerja tetap.
Kelompok ini dinilai menjadi elemen masyarakat yang paling rentan dan mudah terdampak apabila terjadi guncangan situasi sosial ekonomi.
Melalui program ini, Pemkot Pasuruan menanggung biaya premi kepesertaan sebesar Rp 16.800 per orang setiap bulannya.
Nilai iuran tersebut dialokasikan untuk mengover dua program perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dengan demikian, jika pekerja mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia, ahli waris mereka akan mendapatkan santunan tunai klaim klaim perlindungan yang layak.
"Ribuan penerima jaminan gratis ini tersebar di berbagai profesi mandiri arus bawah. Di antaranya adalah para pelaku usaha mikro (UMKM), kuli bangunan, nelayan, petani, tukang becak, hingga para mitra pengemudi ojek online (gojek)," beber dia. (riz/one)
Editor : Jawanto Arifin