PASURUAN, Radar Bromo - Komisi III DPRD Kota Pasuruan mendorong agar normalisasi Sungai Petung, tetap dilanjutkan.
Paalnya, normalisasi menjadi solusi, agar sungai tidak mengalami pendangkalan. Sehingga, tidak meluap masuk ke pemukiman penduduk.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan, Suci Mardiko, menjelaskan peninggian Jembatan Bokwedi yang baru, memang efektif mengamankan akses jalan dari luberan air.
Jembatan baru tersebut kini dirancang lebih tinggi 1,10 meter, di atas muka air sungai saat banjir.
Kendati demikian, infrastruktur jembatan tidak akan berfungsi maksimal mengendalikan banjir, tanpa dibarengi normalisasi alur sungai secara menyeluruh.
"Kalau Jembatan Bokwedi Insya Allah aman dari luapan Sungai Petung. Karena posisinya jauh lebih tinggi. Namun, normalisasi sungai tetap harus berjalan beriringan. Jika kapasitas tampung sungai dinormalisasi, masalah banjir tahunan di Blandongan bisa benar-benar teratasi," ujar politisi PKS yang akrab disapa Koko tersebut.
Terkait wewenang pengerukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jatim-Bali, Dwi Bagus, menyatakan pihak pusat terus berkoordinasi aktif dengan UPT Wilayah Sungai Welang Pekalen Dinas PU SDA Jatim.
Sembari menunggu kelanjutan pengerukan sungai, BBPJN saat ini berfokus menuntaskan pembangunan empat akses jalan warga di sisi barat dan timur jembatan.
"Kami sedang membangun masing-masing dua akses jalan selebar dua meter, dengan sistem pengecoran (beton) di sisi utara dan selatan jembatan. Ini agar aktivitas ekonomi dan mobilitas harian warga sekitar, tidak terganggu," tutur Bagus.
Di sisi lain, mandeknya proyek pengerukan sungai di lapangan, akhirnya terungkap.
Kasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur UPT Wilayah Sungai Welang Pekalen, Windari Wahyuningsih, mengakui aktivitas alat berat di Sungai Petung sempat terhenti, akibat kendala teknis anggaran operasional.
"Kegiatan normalisasi sebenarnya sudah berjalan, namun saat ini posisi pengerjaan sedang menunggu persetujuan anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) alat berat backhoe. Kami terus mengupayakan pengajuan sisa anggaran operasional ini ke Pemprov Jatim, agar pengerukan bisa segera dirampungkan dalam waktu dekat,” jelasnya. (riz/one)
Editor : Jawanto Arifin