PASURUAN, Radar Bromo - Harapan masyarakat untuk melihat kawasan trotoar di sekitar Pelabuhan Pasuruan bersolek, tampaknya masih harus tertahan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan memastikan, belum ada rencana pembangunan fisik untuk fasilitas pejalan kaki di area tersebut. Baik untuk tahun ini maupun tahun depan.
Masalah keterbatasan anggaran dan kejelasan status kepemilikan lahan menjadi ganjalan utama.
Kondisi keuangan daerah yang masih tersedot untuk program prioritas lain, membuat proyek fisik di kawasan pesisir itu terpaksa diparkir.
Hal ini diakui langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, Roni Abas.
Menurut Roni, rencana pembangunan trotoar di jalur tersebut, sejauh ini memang belum masuk dalam skema program kerja terdekat.
"Memang belum ada rencana untuk pembangunannya. Soalnya, kondisi keuangan sepertinya (terbatas, red)," ujarnya.
Meski begitu, bukan berarti Pemkot Pasuruan lepas tangan total. Roni menjelaskan, pihaknya tetap melakukan perawatan atau perbaikan minor di titik-titik tertentu.
Langkah ini bisa diambil, lantaran adanya kesepakatan bersama melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken sejak tahun 2022 lalu.
Namun, intervensi dari Dinas PUPR sangat terbatas. Pemkot hanya bisa menyentuh dan memperbaiki fasilitas trotoar yang sebelumnya memang sudah pernah dibangun oleh daerah.
"Kalau di situ, kami mungkin perbaikan itu, karena kan ada MoU aja. Tapi secara khusus, memang yang sudah kami bangun (yang diperbaiki, red). Yang belum, atau yang asli punyanya sana (Pelindo, red), ya tidak disentuh," imbuh Roni.
Status lahan di kawasan pelabuhan memang cukup kompleks. Berdasarkan pemetaan, wilayah dari perlintasan rel kereta api ke arah selatan merupakan wewenang Pemkot Pasuruan.
Sementara, dari rel ke arah utara sejauh kurang lebih 2 kilometer, merupakan aset milik PT Pelindo, baik yang berada di sisi barat maupun timur sungai.
Rencana awal, untuk membangun trotoar sepanjang kurang lebih 3 kilometer di kawasan tersebut, hingga kini terus diperjuangkan oleh jajaran eksekutif.
Wali Kota Pasuruan bahkan disebut-sebut terus mendesak dan menyurati pihak Pelindo, agar mau mengucurkan anggaran mandiri demi membenahi infrastruktur di wilayah kerjanya. (zen/one)
Editor : Jawanto Arifin