BANGIL, Radar Bromo – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan memang terus menurun.
Berdasarkan data BPS, persentasenya turun dari 0,32 persen pada 2024 menjadi 0,26 persen pada Maret 2025.
Disisi lain, pemerintah daerah mengakui, masih ada pekerjaan rumah yang tak sederhana.
Yakni mengubah pola pikir sebagian warga miskin ekstrem, agar mau menerima intervensi pemerintah.
Bupati Pasuruan M Rusdi Sutejo mengatakan, penurunan angka kemiskinan ekstrem, tidak hanya dipengaruhi bantuan social. Tetapi juga pembenahan data penerima bantuan.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan warga yang sebenarnya tergolong mampu namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Pendataan DTKS sekarang diperketat. Ada yang punya kendaraan lebih dari satu, bahkan punya mobil, tapi masih menerima PKH. Itu sekarang ditertibkan,” katanya.
Baca Juga: Warga Miskin Ekstrem di Kota Pasuruan dapat Bantuan Modal: Diusulkan 174 KPM, Cair 125 KPM
Mas Rusdi-sapaannya-menyebut, penanganan kemiskinan ekstrem, dilakukan secara masif mulai level pusat hingga daerah.
Selain pembaruan data, intervensi juga dilakukan melalui program Sekolah Rakyat, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG.
Ia menilai, program tersebut tidak hanya menyasar penerima manfaat. Tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Relawan dapur SPPG itu juga warga sekitar. Mereka akhirnya punya pendapatan tetap. Itu ikut membantu menekan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Meski demikian, Mas Rusdi mengakui penanganan kelompok masyarakat di desil 1 dan 2, tidak selalu berjalan mulus.
Sebab, masih ada warga yang menolak ketika hendak dibantu pemerintah.
Ia mencontohkan, ada keluarga miskin yang justru enggan ketika anaknya hendak dimasukkan ke Sekolah Rakyat atau sekolah negeri.
“Kadang sudah mau dibantu sekolah, malah tidak mau. Itu yang sulit. Makanya pendekatannya harus persuasif,” imbuhnya.
Karena itu, Pemkab Pasuruan kini meminta kader Program Keluarga Harapan (PKH), ikut aktif melakukan pendekatan langsung kepada keluarga miskin ekstrem. Agar intervensi pemerintah benar-benar bisa diterima.
Saat ini, jumlah warga miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan masih berada di angka sekitar 4.395 jiwa. Angka itu memang jauh menurun dibanding beberapa tahun lalu.
Tetapi, sekaligus menunjukkan bahwa kelompok paling rentan justru menjadi yang paling sulit disentuh program pemerintah. (tom/one)
Baca Juga: Gedung SDN Petung III Kembali Kokoh, Bupati Mas Rusdi Resmikan Hasil Kolaborasi dengan Pihak Swasta
Editor : Moch Vikry Romadhoni