PASURUAN, Radar Bromo – Persoalan banjir tahunan di Kabupaten Pasuruan, bak benang kusut yang sulit terurai.
Menyadari posisi geografis wilayahnya yang berada di titik nadir dataran rendah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kini mulai memutar otak.
Strategi mitigasi pun dipecah menjadi dua klaster, penanganan darurat jangka pendek dan lobi infrastruktur permanen ke tingkat pusat.
Bupati Pasuruan M Rusdi Sutejo mengakui, upaya normalisasi sungai di wilayah hilir seringkali terbentur tembok kewenangan.
Pasalnya, sungai-sungai besar yang menjadi biang kerok luapan air berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Tanpa restu dan kucuran dana dari pusat, pemkab sulit melakukan eksekusi fisik secara menyeluruh.
“Kalau bicara jangka panjang, kita harus melibatkan institusi yang lebih tinggi. Contohnya di Kedunglarangan, itu mutlak kewenangan dari BBWS. Kita terus koordinasi agar sinkronisasi program ini segera tembus ke pusat,” tegas Mas Rusdi—sapaan akrab bupati.
Meski “tangan” pemkab terbatas di urusan infrastruktur sungai, Mas Rusdi memastikan pelayanan dasar di daratan tidak boleh kendor.
Baca Juga: Cegah Langganan Banjir, BBPJN Jadwalkan Normalisasi Gorong-Gorong Suwayuwo-Pasuruan
Respon cepat dalam penyediaan logistik dan evakuasi menjadi prioritas utama.
Saat ini, empat unit shelter baru telah disiagakan di titik-titik paling rawan untuk menjamin warga terdampak tidak telantar.
Sektor kesehatan pun dipacu kerja ekstra. Seluruh Puskesmas di wilayah langganan banjir diperintahkan siaga penuh 24 jam.
Bukan sekadar mengobati gatal-gatal atau diare, petugas medis di lapangan kini dibekali peralatan evakuasi standar untuk menangani kondisi darurat di tengah genangan.
“Puskesmas kita siap 24 jam. Termasuk ketika banjir pekan lalu pun tim bergerak cepat mengevakuasi masyarakat yang sakit, bahkan membantu prosesi pemulasaraan jenazah warga yang meninggal dunia saat banjir terjadi. Karena keselamatan jiwa adalah harga mati,” imbuh politisi muda dari Partai Gerindra tersebut.
Langkah taktis ini terbukti ampuh meredam dampak fatal. Hingga laporan resmi terakhir diterima, tercatat nol korban jiwa akibat terjangan banjir di seluruh titik pantauan Kabupaten Pasuruan.
Keberhasilan menjaga nyawa warga ini menjadi modal penting sembari menunggu realisasi proyek normalisasi skala besar dari kementerian.
Bagi Mas Rusdi, sambil menunggu alat berat BBWS turun ke sungai, kesiapsiagaan personel di darat adalah benteng terakhir untuk meminimalisir kerugian material maupun immateriil bagi masyarakat Pasuruan.
“Evaluasi mendalam terus dilakukan agar pola penanganan bencana setiap tahunnya semakin presisi,” bebernya. (tom/one)
Baca Juga: Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Pasuruan Terdampak Banjir, Paling Parah di Kecamatan Ini
Editor : Moch Vikry Romadhoni