LEKOK, Radar Bromo - Polemik pembangunan batalyon dan sekolah tamtama TNI AL milik Puslatpur Marinir di Kabupaten Pasuruan, tak kunjung selesai.
Sudah lebih dari empat kali warga turun jalan untuk menolak proyek itu. Wadul ke DPRD Kabupaten Pasuruan dan Jatim juga sudah dilakukan.
Jumat (19/12), warga dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, kembali menggelar aksi.
Kali ini mereka menggelar doa bersama dan istighotsah akbar di lapangan Arepan Semongkrong, di Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Dua ribuan warga hadir dan mengikuti istighotsah dengan khusyuk.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, ribuan warga berdatangan setelah salat Jumat. Ada yang berjalan kaki, naik motor, hingga menumpang truk.
Mulai bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, hingga anak-anak hadir ke acara bertajuk "Istighotsah Bersama Mengetuk Hati Presiden Prabowo untuk Mengembalikan Hak Tanah Warga di 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Nguling.
Mereka membawa spanduk dengan beragam tulisan. Seperti, Prabowo Kami bukan Pendatang, Kembalikan Tanah Kami; Pak Dasco, Kami Ditindas; Pak Menhan Kami Butuh Ketenangan Bukan Ledakan Bom; Bapak Presiden Tolong Kembalikan Tanah Kami; Kami Bukan Orang Asing di Tanah Indonesia; dan masih ada lagi yang lain.
Spanduk-spanduk itu dibentangkan selama istighotsah berlangsung. Sebagian lagi masyarakat membawa bendera merah putih.
Bukan hanya warga yang datang. Tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat di tiap desa, ikut serta. Bahkan, mantan kades juga ada. Terlihat juga Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH Imron Mutamakkin.
Lasminto selaku ketua pelaksana acara mengatakan, istighotsah akbar ini sudah berizin. Ribuan warga yang datang adalah masyarakat asli yang sudah lama tinggal dan menetap di lokasi.
"Warga di sini adalah para pemilik sah tanah. Mereka sudah turun temurun tinggal di sini," beber Lasminto.
Purwo Eko, mantan kades Sumberanyar, Kecamatan Nguling, mengatakan, masyarakat meminta Presiden RI Prabowo turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Sebab, menurutnya, hanya presiden yang bisa menyelesaikan masalah ini dan mencarikan jalan keluar.
"Negara harus hadir untuk ikut menyelesaikan persoalan yang sudah lama ini. Kami tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan," beber Purwo Eko.
Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Imron Mutamakkin menyebut, negara sifatnya wajib melindungi rakyatnya. Termasuk jajaran pemerintah daerah. Dia meminta kepada bupati dan gubernur untuk bisa memfasilitasi.
“Ini bagian dari tugas pemerintah yang wajib memberikan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Istighotsah diakhiri dengan pembacaan surat terbuka kepada presiden. Masyarakat berharap semoga presiden diberi kesehatan dan kekuatan.
"Kami masyarakat sini sudah puluhan tahun hidup tidak normal. Tidak bisa mengurus KTP, tidak bisa membangun. Belum lagi masyatakat selalu dihantui dengan intimidasi," kata Alianto, tokoh pemuda Desa Semedusari.
"Kami meyakini, Presiden bisa menuntaskan persoalan ini. Karena kami tahu bapak presiden menyayangi masyarakat. Ini kebaikan untuk anak cucu kami di masa datang," beber Alianto.
Sementara itu, Paur Pam Puslatpur 3 Grati Lettu Mar Sutikno menyampaikan, acara istighosah itu tidak berizin. Pihaknya sudah menanyakan pada kepolisian setempat dan ternyata tidak ada izin.
“Kalau mereka tidak menghargai pemerintah, bagaimana minta dihargai. Seharusnya izin dulu sebelum menggelar acara sebesar itu,” terangnya.
Menurutnya, istighotsah digelar karena warga keberatan ada pembangunan batalyon dan sekolah tamtama. Dia pun mempersilakan warga menggugat atas nama rakyat.
“Jika memang keberatan, atas nama rakyat silakan menggugat saja, tidak perlu saling bentrok. Karena negera ini adalah negara hukum,” katanya.
Lettu Mar Sutikno menegaskan, pihaknya hanya melakukan program pusat atau perintah pimpinan. Selain itu, pembangunan dilakukan atas dasar kepemilikan tanah. Karena itu, pembangunan akan terus dilanjutkan.
“Perintah pimpinan agar melanjutkan, ya kami akan lanjutkan. Kami hanya melaksanakan perintah,” ujarnya.
Bila akhirnya warga bersikap anarkis, menurutnya, pihaknya akan meneruskan ke kepolisian. Namun, jika kepolisian tidak bisa menangani, maka TNI sendiri yang akan menangani.
“Sekali lagi, jika warga keberatan, silakan ajukan keberatan ke pengadilan. Tidak perlu ada bentrokan,” katanya. (zen/hn)
Editor : Muhammad Fahmi