PASURUAN, Radar Bromo - Progres dari revitalisasi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang lebih rendah dari rencana mingguan, dapat atensi khusus dari DPRD Kota Pasuruan.
Selasa (25/11), Komisi III DPRD Kota Pasuruan, melakukan sidak ke lokasi setempat. Hasilnya, didapati pengerjaan yang belum sesuai target.
Sidak dilakukan sekitar pukul 09.00. Dalam sidak itu, anggota komisi sempat berkeliling dan melihat setiap ruangan yang direhab.
Mulai dari ruang arsip, ruang kepala, hingga musala. Meski belum tergarap sesuai target, mereka mengapresiasi pengerjaan yang terus membaik. Dari target mingguan 98 persen, pekan ini sudah 89,56 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan, Suci Mardiko menyebut pihaknya melihat pengerjaan sudah semakin baik.
Dari sebelumnya, pernah terlambat hingga di atas 30 persen. Namun per pekan ini, sudah di bawah 10 persen.
Pihaknya berharap, agar kondisi ini terus membaik dan bisa selesai tepat waktu.
"Secara kualitas, pengerjaan sudah baik. Progresnya pun terus membaik. Kami minta dipertahankan dan harus rampung sesuai waktu, yakni 2 Desember," katanya.
Koko-sapaannya menyebut, pihaknya meminta agar pelaksana, CV Nur Arjuna Kirana asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, bisa terus menggenjot realisasi fisik.
Pengerjaan bisa digarap lebih pagi. Tujuannya, untuk mengantisipasi hujan yang sering terjadi saat siang dan sore hari.
"Apalagi, sejumlah item masuk tahap pengecatan. Agar tidak sampai terlambat, maka pengerjaan harus lebih pagi sebab saat ini masuk musim hujan," jelas politisi PKS ini.
Ahmad Yani, perwakilan dari CV Nur Arjuna Kirana, menuturkan pihaknya optimis pengerjaan bisa rampung tepat waktu.
Pihaknya sudah menambah tenaga kerja sebanyak sembilan orang dari sebelumnya 16 orang. Waktu kerja juga ditambah lembur hingga pukul 21.00 setiap Senin sampai Sabtu.
"Sebelumnya, jam kerja sampai sore saja. Kebetulan material sudah siap. Jadi memang kami kebut," jelasnya.
Revitalisasi kantor Dinas PUPR sudah dimulai sejak 18 Agustus lalu. Proyek ini harus rampung dalam 120 hari kerja. Atau pada awal Desember mendatang.
Rehab ini akan dilakukan secara total. Tidak hanya perbaikan atap, namun juga plafon dan instalasi listrik.
Untuk rehab ini, Dinas PUPR telah mengalokasikan Rp 1,4 miliar melalui APBD 2025.
Sebab, kondisi kantor saat ini sudah mulai rusak. Butuh perbaikan. Jika hanya dilakukan pemeliharaan, hasilnya tidak maksimal. Selama rehab, pelayanan Dinas PUPR dipindah ke GOR Unsur. (riz/one)
Editor : Jawanto Arifin