LEKOK, Radar Bromo- Gejolak soal pembangunan sekolah militer oleh TNI AL di wilayah Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, terus menggelinding.
Sabtu (22/11), warga Desa Wates, Semedusari dan Pasinan, Kecamatan Lekok mendatangi lokasi pembangunan tersebut.
Mereka menggeruduk tempat yang rencananya akan dijadikan sekolah militer di Dusun Nangger, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sekitar pukul 09.30.
Kegiatan pembangunan yang berlangsung, dihentikan paksa ratusan warga.
Salah satu warga Desa Semedusari, Muhammad Hakim, 35, menyampaikan, pembangunan sekolah militer tersebut, tampak dengan adanya alat berat yang dikerahkan.
Bahkan, ada gudang yang sudah terbangun. Warga berbondong-bondong datang ke lokasi, untuk menolak segala jenis bangunan instalasi militer.
“Tadi malam (Jumat malam, red) sudah dilakukan Musdes di Balai Desa Semedusari yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dengan kesimpulan menolak pembangunan,” akunya.
Apalagi menurutnya, waktu warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling menggelar demo, sudah ada pernyataan dari komandan Kolatmar.
Bahwa, tidak akan ada pembangunan sebelum adanya musyawarah bersama pemerintah Kabupaten Pasuruan. Makanya, warga menolak proses pembangunan tersebut.
“Jika masih berjalan pembangunannya, maka warga akan melakukan aksi yang lebih besar,” ujarnya.
Kepala Desa Wates, Mahrus membenarkan jika warganya, telah melakukan aksi penolakan pembangunan di wilayahnya. “Penolakan perencanaan pembangunan TNI AL,” sampainya.
Paur Pam Puslatpur 3 Grati, Letda Mar Sutikno menyampaikan, lahan yang dibangun itu merupakan lahan milik TNI AL. Dan semua orang tahu itu adalah lahan milik TNI AL.
“Saya yakin jika ditanya warga satu persatu, mereka tahu bahwa lahan itu milik TNI,” sampainya.
Itu bisa dibuktikan dengan sertifikat yang ada. Dan waktu persoalan di Alastlogo dahulu sudah jelas, lahan itu sudah milik TNI. Dimenangkan TNI dan sudah inkrah di pengadilan.
Dengan demikian, pihaknya tetap akan membangun sesuai dengan perencanaan. Apalagi, ini merupakan program dari pemerintah.
Dengan catatan, pihaknya tidak menginginkan warga menjadi korban.
Makanya, jika warga menggeruduk, pihaknya memberhentikan pekerjaan dulu. Tentunya, dengan mempertimbangkan keputusan atasan.
Karena sejatinya, TNI melindungi dan mengayomi warganya. Karena itu, pihaknya tidak ingin melawan warga. Apalagi, pembangunan tersebut, atas dasar lahan atau tanah milik TNI AL sendiri.
“Jika warga menolak, mengapa? Tanah itu kan milik TNI AL. Kami meyakini ada yang mengkompori warga yang kemudian dibenturkan dengan TNI agar menolak pembangunan tersebut,” terangnya.
“Kalau ada warga yang merasa memiliki tanah ini, silahkan diselesaikan di meja hijau, untuk pembuktian. Dan kami tidak akan melawan warga di lapangan, tidak akan,” paparnya. (zen/one)
Editor : Muhammad Fahmi