PASURUAN, Radar Bromo - Setoran parkir ke kas daerah (kasda) Kota Pasuruan, belum maksimal.
Selama hampir dua pekan sejak pengelolaan parkir menjadi swakelola, setoran yang masuk baru Rp 19.134.000.
Minimnya setoran ini disebabkan 22 juru parkir (jukir) belum memberikan setoran.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan, Andriyanto mengungkapkan, sejak diberlakukannya pengelolaan parkir secara swakelola pada 1 November, setoran parkir memang belum maksimal.
Dari 120 jukir baru 98 jukir yang setor. Sementara 22 jukir masih belum memberikan setoran.
Tapi titik parkir yang dikelola oleh dishub bertambah. Dari sebelumnya, 115 titik menjadi 120 titik. Lima titik baru ini berada di areal sekitar Alun-alun Kota Pasuruan.
Total setoran yang diterima oleh dishub sejak 1 sampai 13 November sebesar Rp 19.134.000.
Artinya rata rata dalam sehari setoran kepada kasda mencapai Rp 1.471.000. Padahal dengan sistem swakelola yang diterapkan sekarang, dishub menargetkan bisa memperoleh Rp 8 juta dalam sehari.
"Selama 13 hari pengelolaan swakelola, rata-rata setoran parkir yang diterima sekitar Rp 1,4 juta. Ini diterima dari 98 jukir di 98 titik," katanya.
Andri-sapaannya- menyebutkan, belum semuanya jukir menyetor disebabkan faktor sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Semestinya, setoran parkir dilakukan setiap hari melalui bank daerah.
Namun mereka tidak mengerti cara proses transfer. Dan rata rata mereka mengira setoran dengan cara ditarik seperti sebelumnya.
"Pengelolaan oleh pihak ketiga itu ditarik oleh pengelola. Dan mereka (jukir, red) mengira setoran sama seperti saat dikelola pihak ketiga," jelas Andri.
Ia memastikan uang itu tidak hilang. Uang setoran parkir oleh 22 jukir selama 13 hari itu tetap ada. Setoran itu dipegang oleh jukir. Sehingga pihaknya tinggal menarik dari 22 jukir itu.
Dia optimistis saat uang setoran dari 22 jukir itu masuk, maka setoran retribusi bisa meningkat pesat.
Ia berharap para jukir bisa memberikan setoran maksimal sesuai potensi dan riil di lapangan.
Jika setoran mencapai target, maka jukir bisa menerima honor 40 persen dari setoran. Namun jika setoran hanya 40 sampai 99 persen dari target, maka jukir menerima honor 30 persen. Jika di bawah itu, jukir hanya menerima 20 persen.
Tapi jika setoran oleh jukir selalu rendah misalnya di bawah 40 persen dari setoran semestinya, maka dishub akan melakukan evaluasi.
Jika terbukti dalam evaluasi ini mereka memang tidak menyetor secara riil, maka jukir bisa diberhentikan kontraknya melalui surat keputusan (SK). Dan posisinya bisa diganti dengan jukir lainnya. Evaluasi akan dilakukan setiap pekannya.
"Honor dibayarkan tiap bulan. Kami minta agar jukir bisa memberikan setoran sesuai kondisi di lapangan," tutur Andri.
Di sisi lain, sistem swakelola ini belum banyak diketahui masyarakat luas. Termasuk anggota legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Imam Joko menyebut pihaknya belum mengetahui jika ada pengelolaan parkir secara swakelola oleh dishub. Dia beralasan komisi II belum pernah diajak rembuk.
Namun Imam Joko menyebut, yang pasti sistem pengelolaan ini memang yang paling ideal dibandingkan kerja sama dengan pihak ketiga. Sehab selama satu tahun lebih, setoran dsri pihak ketiga sangat minim.
"Yang terpenting adalah evaluasi secara berkala oleh dishub. Harus memastikan tidak ada lagi kebocoran dan setoran memang benar benar riil," jelas politisi PKS ini. (riz/fun)
Editor : Abdul Wahid