PASURUAN, Radar Bromo-Pembangunan sekolah rakyat (SR) permanen di Kota Pasuruan, segera bisa dilakukan. Saat ini, pemerintah pusat telah melakukan tahap lelang.
Pembangunan sekolah rakyat untuk Kota Pasuruan dilelang bersama empat daerah lain di Jawa Timur.
Kepala Dinsos Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menuturkan, proses tender untuk pengerjaan kontruksi sekolah rakyat permanen tengah berproses.
Sekolah rakyat di Kota Pasuruan dilelang bersama empat daerah lain di Jatim. Total anggarannya mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun dari APBN.
Empat daerah lain yang juga dilelang adalah Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kota Malang.
Dari halaman spse.inaproc diketahui bahwa tender itu diikuti oleh 10 rekanan. Jika tidak ada kendala, proses lelang ini bisa rampung pada 4 Desember.
"Saat ini masih berproses untuk tendernya. Direncanakan maksimal penandatangan kontrak itu 4 Desember 2025," katanya.
Kokoh menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah datang ke Kota Pasuruan untuk memastikan kesiapan lahan. Bahkan, Kementrian PU datang dua kali.
Pertama pada Agustus. Saat itu, Kementerian PU datang untuk mengecek topografi di Jalan Margo Taruno, Kelurahan/Kecamatan Purworejo. Lokasi tempat sekolah rakyat akan dibangun.
Pengukuran topografi ini dilakukan di lahan seluas 73.841 meter persegi untuk mengetahui kondisi ketinggian tanah pada lahan yang akan dibangun.
Dari hasil pengukuran akan dihasilkan peta topografi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan sekolah rakyat.
Pengukuran ini didampingi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan.
Pengukuran menggunakan metode globe navigation satellite system (GNSS) yang memanfaatkan teknologi real time kinematic.
Pada September, Kementerian PU kembali datang untuk mengukur kedalaman lahan. Tujuannya memastikan kondisi lahan sebelum menguruk tanah. Mengingat, lokasi setempat adalah areal persawahan yang merupakan aset pemkot.
Rencananya, ada bangunan untuk tiga jenjang sekolah yang dibangun. Mulai SD, SMP dan SMA. Masing-masing jenjang memiliki tiga rombongan belajar (rombel).
Jumlah tiap rombel tergantung kebijakan pusat. Bisa 25 siswa seperti SRMP 28 Pasuruan atau lebih.
"Bisa berubah jika ada kendala atau apapun itu. Dan hal ini menjadi kewenangan kementerian PU selaku penyedia," jelas Kokoh. (riz/hn)
Editor : Muhammad Fahmi