PASURUAN, Radar Bromo - Jumlah siswa tidak mampu yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) tahun depan, dipastikan lebih banyak.
Pasalnya, Kota Pasuruan termasuk salah satu daerah yang dibangunkan SR oleh pusat. Saat ini, tinggal tunggu lelang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menuturkan Kota Pasuruan dipastikan termasuk salah satu daerah pertama dibangunkan SR oleh pusat. Ada 140 daerah yang masuk tahap pertama ini.
Dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah datang ke lokasi dua kali ke Kota Pasuruan untuk memastikan kesiapan areal lokasi lahan.
Pertama pada Agustus lalu. Saat itu, kementerian turun untuk melakukan pengecekan topografi di Jalan Margo Taruno, Kelurahan/Kecamatan Purworejo.
Pengukuran topografi ini dilakukan di lahan seluas 73.841 meter persegi untuk mengetahui kondisi ketinggian tanah pada lahan yang akan dibangun.
Dari hasil pengukuran, akan dihasilkan peta topografi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan SR.
Pengukuran ini didampingi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan.
Pengukuran menggunakan metode Globe Navigation Satellite System (GNSS) yang memanfaatkan teknologi real time kinematic.
Lalu beberapa waktu lalu, tim dari kementerian kembali turun untuk mengukur kedalaman lahan.
Tujuannya untuk memastikan lahan sebelum dilakukan pengurukan tanah.
Mengingat, lokasi setempat adalah areal persawahan yang dimiliki pemkot. Dalam waktu dekat, proses lelang akan dilakukan.
"Kami termasuk daerah pertama bersama 140 daerah se-Indonesia yang dapat pembangunan SR tahun depan. Pengukuran topografi dan kedalaman lahan sudah dilakukan," katanya.
Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) ini menyebut, proses perencanaan berupa Detail Engineering Design sudah rampung.
Rencananya, ada tiga jenjang sekolah yang akan dibangun. Jenjang SD, SMP dan SMA. Masing-masing tiga rombongan belajar (rombel). Tiap rombel sebanyak 25 siswa.
Pembangunan diperkirakan bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2025. Saat ini, pusat dalam proses melakukan tahap lelang untuk menentukan kontraktor pelaksana.
Seluruh fisiknya dibiayai oleh APBN. Yang pasti, fisiknya harus rampung Juni mendatang.
"Kami hanya menyediakan lahannya saja. Minimal harus punya lahan seluas 7 hektar. Pembangunan dilakukan pusat," tutur Kokoh. (riz/one)
Editor : Jawanto Arifin