Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai tancap gas menuju pengembangan sistem kota cerdas.
Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi digital.
------------------------
Meski belum menyeluruh, pemasangan CCTV kini mulai meluas, terutama di wilayah simpang strategis.
“Target kita adalah Pasuruan dalam genggaman. Semua aktivitas bisa terpantau dan terintegrasi lewat satu pusat kendali di Command Center,” ujar Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo, mengatakan kamera-kamera tersebut masih berfokus pada pengawasan arus lalu lintas.
Sebagian besar adalah kamera LHR (lalu lintas harian rata-rata) untuk menghitung volume kendaraan.
“Jika terpantau padat, kami bisa sesuaikan durasi lampu lalu lintas melalui sistem ATCS,” jelasnya.
Lokasi yang telah dipasangi kamera LHR antara lain Purwosari, Warungdowo, Kancil Mas, simpang Gudang Garam, P21, dan Pasar Nguling. Sementara sistem ATCS (Area Traffic Control System) yang berfungsi seperti “remot kontrol” lampu lalu lintas, saat ini juga terkoneksi dengan sejumlah simpang utama.
Analoginya seperti pilot mengatur pesawat. “Lewat ATCS, kita bisa atur ritme lampu lalu lintas dari jarak jauh untuk hindari kemacetan,” tambah Digdo.
Empat titik bahkan sudah dilengkapi pengeras suara (announcer): Gudang Garam, Warungdowo, Taman Dayu, dan depan Polsek Pandaan.
Melalui pengeras ini, petugas bisa memberikan peringatan langsung ke pengguna jalan.
Namun, sistem ini masih jauh dari kata merata. Wilayah utara dan selatan Kabupaten Pasuruan belum tersentuh kamera pengawas secara signifikan.
Padahal, Kabupaten Pasuruan punya potensi untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Seperti yang dilakukan Pemkot Pasuruan yang lebih dulu memasang CCTV di titik-titik keramaian dan wilayah rawan, dan seluruhnya terhubung ke Command Center.
Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menguraikan, Pemkab kini tengah bersiap membangun Command Center serupa.
“Kalau bicara soal smart city, arahnya memang ke sana. Semua bisa diintegrasikan. Mulai dari CCTV, sistem keuangan daerah, sampai pelayanan publik. Semuanya bisa dalam genggaman,” tegasnya.
Command Center itu nantinya juga akan menampilkan pendapatan daerah secara real time, termasuk lalu lintas hingga data pelayanan masyarakat.
Terkait anggaran, Mas Rusdi-sapaannya menyebut bahwa pengadaan akan menyesuaikan kebutuhan wilayah.
“Sebagai gambaran, Kota Makassar punya 1.900 CCTV. Kita belajar dari sana. Tapi tentu akan kami sesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Pasuruan,” bebernya.
Ia juga membuka peluang mengadopsi model dari daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu menjalankan sistem serupa.
“Kita tidak mulai dari nol. Beberapa titik sudah punya CCTV. Tinggal dikembangkan dan diintegrasikan. Tapi ini butuh waktu bertahap,” tukasnya. (tom/one)
----------------------
DPRD Dukung CCTV Terintegrasi
Cita-cita menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai kabupaten yang cerdas, terkoneksi, dan responsif alias smart city bukan lagi sebatas wacana.
Perlahan tapi pasti, pondasi menuju Pasuruan dalam genggaman mulai dibangun.
Salah satu elemennya adalah penguatan sistem pemantauan berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di berbagai titik strategis.
Namun, tak bisa dimungkiri, jalan menuju ke sana tidak mudah. Masalah klasik seperti keterbatasan anggaran dan prioritas belanja daerah masih jadi ganjalan.
Untuk itu, dukungan dari berbagai pihak mutlak diperlukan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan bahwa lembaganya sangat mendukung penguatan infrastruktur digital di daerah.
Termasuk pemasangan CCTV, yang menurutnya bukan sekadar alat pengawas lalu lintas, tapi bagian penting dari sistem tata kelola daerah modern.
“Kabupaten Pasuruan ini sebenarnya sudah punya perangkat dasarnya. Tinggal penguatan dan kelengkapan. Kami dari DPRD sangat support, bukan hanya CCTV tapi juga untuk mendukung arah ke smart city,” ujar Samsul.
Dukungan ini tidak lahir tiba-tiba. Samsul menyebut DPRD juga ikut mendampingi Bupati saat melakukan studi banding ke Kota Makassar, salah satu daerah pionir smart city di Indonesia.
Dari sana, DPRD mendapat gambaran konkret bahwa transformasi digital daerah membutuhkan visi jangka panjang, kemauan politik, dan investasi bertahap.
“Di Makassar sudah dimulai sejak 2017. Total anggarannya Rp 40 miliar. Tapi hasilnya luar biasa,” ungkapnya.
Tidak hanya untuk keamanan dan lalu lintas, tetapi juga sistem informasi pendapatan asli daerah yang bisa dimonitor setiap detik, terbuka, dan akuntabel.
“Inilah yang ingin kami adaptasi. Pasuruan dalam genggaman, bukan hanya slogan,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memang tengah melakukan efisiensi anggaran.
Banyak program ditunda atau dipangkas, termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur digital.
Tapi DPRD menegaskan bahwa program strategis seperti command center dan integrasi CCTV tetap harus mendapat ruang anggaran.
“Memang sedang efisiensi, tapi bukan berarti semua mandek. Secara aturan, boleh saja tetap menganggarkan, selama tidak bertabrakan dengan prioritas nasional,” katanya.
Dalam P-APBD tahun ini, DPRD juga sudah menyepakati alokasi anggaran senilai Rp 10 miliar untuk mendukung pembangunan command center.
Namun, Samsul tak memungkiri, keterbatasan fiskal membuat proses ini tidak bisa instan.
“Kalau target selesai dalam 1–2 tahun jelas berat. Tapi kami dorong agar pada 2026 kalau memang kondisi fiskal sudah longgar, harus ada keberlanjutan dari program ini,” paparnya. (tom/one)
-------------------
Desa dan Swasta Harus Terlibat
Lebih lanjut, DPRD melihat bahwa kunci percepatan bukan hanya di APBD. Kolaborasi dengan desa dan swasta jadi strategi penting agar pembangunan sistem CCTV bisa melompat lebih cepat.
Terlebih, alokasi Dana Desa di Kabupaten Pasuruan tergolong besar.
“Kalau hanya andalkan APBD, nonsens cepat selesai. Kami sudah sampaikan ke Bupati agar pemerintah desa juga dilibatkan. Desa bisa alokasikan sebagian Dana Desa untuk pengadaan CCTV,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
Namun, ia menekankan bahwa langkah itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Perlu kesamaan perspektif.
Spesifikasinya harus standar. Penempatannya juga sesuai kebutuhan.
“Supaya nanti tinggal koneksi ke command center, langsung bisa difungsikan,” tambahnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong pelibatan dunia usaha melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Apalagi, Perda TJSL sudah disahkan dan tinggal diimplementasikan secara aktif oleh perusahaan-perusahaan besar di Pasuruan.
“Kalau ada perusahaan di kawasan industri yang sumbang CCTV di area sekitar pabriknya, itu luar biasa. Bayangkan kalau radius 1 km dari semua pabrik besar sudah dipantau CCTV. Beban APBD bisa dikurangi signifikan,” tuturnya.
Samsul optimistis, jika semua pihak saling menopang baik eksekutif, legislatif, desa, dan dunia usaha, maka mimpi menjadikan Pasuruan sebagai daerah berbasis data dan teknologi tinggal soal waktu.
“Kami tidak ingin ini sekadar proyek. Ini soal wajah baru Pasuruan ke depan,” sampainya. (tom/one)
Editor : Fahreza Nuraga