PASURUAN, Radar Bromo-Semua daerah kini tengah mematangkan persiapan Sekolah Rakyat (SR). Salah satu program gagasan Presiden Prabowo dengan Kementerian Sosial (Kemensos) ini, diharapkan berjalan sesuai timeline yakni Juli mendatang.
Rabu (14/5), Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan mengunjungi dua lokasi yang bakal dijadikan SR di Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Dua daerah ini berkomitmen untuk mendukung program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.
Titik pertama yang dikunjungi adalah UPT SDN Kandangsapi, Kota Pasuruan. Titik kedua adalah gedung eks kantor Pemkab Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk yang berlokasi di kota.
Dua titik ini diusulkan Pemkab dan Pemkot Pasuruan untuk pelaksanaan SR, selain lahan yang rencananya akan dibangun.
Dari kedua lokasi di Pasuruan, eks kantor pemkab yang paling luas. Gedung seluas 7.295,32 meter persegi ini memang disiapkan pemkab untuk penerapan SR tahap pertama.
“Terima kasih kepada Menteri Sosial karena pemkab termasuk yang dipercaya untuk melakukan tahap pertama. Gedung ini sangat layak untuk siswa nantinya karena masjid dan lainnya sudah ada,” kata Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.
Pemkab dan petugas PKH di Kabupaten Pasuruan, kata Mas Rusdi–sapaan akrabnya–bekerja keras.
Bahkan, kuota dari ratusan siswa yang daftar ke Pemkab ini benar-benar diseleksi karena SR untuk masyarakat yang termasuk desil 1 atau miskin esktrem.
Jika nanti sudah ditempati untuk sekolah, dipastikan gedung ini akan lebih bagus.
Namun, sebelum diterapkan, pemkab harus menjalankan prosesnya dulu. Saat ini, masih tahap renovasi gedung. Kemudian, mencari kepala sekolah dan guru.
Karena secara ketentuan, harus mengusulkan tiga nama kepala sekolah untuk SMP.
Sementara di gedung eks kantor pemkab, rencananya ada tiga rombongan belajar (rombel) SMP dan tiga rombel SMA.
Pemerintah daerah di program SR ini memang hanya memberikan hibah lahan semata.
Sementara untuk anggaran, kementerian yang punya wewenang. Selain lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan siswa, yang semuanya wajib dari asal daerah dan masuk desil 1 atau miskin ekstrem.
Sejauh ini, di Kabupaten Pasuruan, petugas PKH sudah merekrut ratusan siswa. Namun yang terseleksi masih berjumlah 150 siswa. “Nanti akan diseleksi lagi oleh teman-teman PKH, siswa 150 itu nanti diajukan sebagai siswa Sekolah Rakyat," sampainya.
Rusdi mengaku, ada kendala di lapangan, masyarakat yang termasuk desil 1 atau miskin ekstrem rupanya tidak semuanya mau bersekolah sistem asrama.
Untuk itulah, petugas PKH akan melakukan door to door seraya memverifikasi lagi, apakah calon siswa mau bersekolah di SR atau tidak. Karena jangan sampai, setelah terdata, baru 1 sampai 3 bulan tidak kerasan.
“Ini kan jadi risiko juga. Makanya, teman PKH akan door to door, apakah orang tua serta siswanya berminat. Kalau mau ya akan dimasukan,” katanya. Persetujuan siswa bersekolah di SR, nanti akan diperkuat dengan surat pernyataan.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, gedung eks kantor pemkab nantinya akan direnovasi sesuai dengan kebutuhannya. Dimulai dengan menerima enam rombel. Per rombelnya itu 25 siswa, sehingga total 150 siswa.
Di Kota maupun Kabupaten Pasuruan juga sudah mengusulkan lahan untuk Sekolah Rakyat seluas 8 hektare.
“Dan yang paling penting, yang wajib sekolah rakyat adalah masyarakat yang masuk desil 1,” ujarnya.
Itu pun harus ada survei ke rumah calon siswa, yang dilalui dengan proses wawancara bersama orang tua hingga cek kesehata. Namun tanpa tes akademik.
SR, kata Gus Ipul, merupakan akses masyarakat untuk membantu mereka yang memang tidak mampu untuk menyekolahkan anak atau mereka yang sudah putus sekolah karena ekonomi. "Intinya, presiden menginginkan mereka yang berada di paling bawah, berkesempatan untuk bersekolah," ujarnya.
Gus Ipul pun berharap, jika SR sudah jadi dan berjalan, nanti bupati dan wali kota bisa menjadikan ini inspirasi untuk memperbaiki sarana-prasarana sekolah di Kabupaten dan Kota Pasuruan.
"Jadi kita, Bupati dan Wali Kota ini bekerja sama untuk mewujudkan arahan presiden," katanya.
Program SR ini akan ada beberapa satgas. Yakni, satgas sarana prasarana yang akan dipimpin Menteri PU.
Selain itu, ada satgas kurikulum, satgas rekrutmen guru dan siswa dari Kementerian Pendidikan. Hingga satgas pengawasan dan satgas kepegawaian. "Ini jalan semua, sekarang sudah berjalan," katanya.
Selain mengunjungi bakal lokasi SR, Gus Ipul juga menyempatkan mengunjungi rumah Ahmad Ardiansyah, calon siswa Sekolah Rakyat di Kota Pasuruan.
Keluarga Ahmad Ardianysah termasuk dalam desil 1 atau keluarga miskin ekstrem. Orang tua Ardi bekerja serabutan sebagai pemulung dan penjaga toilet komunal di Mandaranrejo, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Penghasilan tiap harinya sekitar Rp 30-50 ribu.
Orang tua Ardi mengaku lega karena terbantu anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Saat ini, Ardi duduk di kelas 6 SD dan selanjutnya akan melanjutkan ke SMP di SR. “Alhamdulillahnya mau, Mas. Dan anaknya sendiri yang meminta agar tinggal di asrama tersebut,” kata ayah Ardi.
Siti Aminah, 35, ibu dari Ari mengungkapkan, awalnya mendapat informasi dari ketua RT bahwa anaknya memiliki kesempatan untuk menjadi calon siswa di SR. Dia kemudian bertanya pada sang anak, apakah bersedia atau tidak melanjutkan pendidikan jenjang SMP di SR yang akan dibuka pada tahun ini. Siti menyebut, Ardi langsung menerima tawaran itu.
Ardi yang bercita-cita menjadi tentara mengaku, tertarik masuk SR karena ingin mondok atau hidup mandiri di asrama. Ini sesuai dengan konsep SR yang mengusung boarding school. (zen/hn)
Editor : Muhammad Fahmi