PASURUAN, Radar Bromo - Rencana pendirian sekolah rakyat oleh pusat juga mulai di ancang ancang di Kota Pasuruan. Pemkot Pasuruan telah menyiapkan dua lokasi yang akan difungsikan sebagai sekolah rakyat.
Satu lokasi akan memakai SDN Kandangsapi II. Alternatif lain, pemkot menyiapkan lahan di wilayah Ngegot, Kelurahan Kebonaagung, Kecamatan Purworejo.
Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menyebut, untuk lokasi di SDN Kandangsapi 2, bisa dimulai 2025.
Rencananya hanya untuk 2 rombongan belajar (rombel) SD. Kedua, pemkot juga sudah menyiapkan tanah untuk dibangun sekolah rakyat seluas 7,3 hektare yang rencananya berada di Ngegot, Kelurahan Kebonagung, Purworejo.
Pembangunannya akan dilakukan oleh pusat, dan pemkot hanya menyiapkan lahan.
"Daerah hanya menyiapkan tempat untuk dipinjam pakai dan juga tanah untuk dibangun sekolah rakyat," kata Kokoh.
Ia menjelaskan pemilihan SDN Kandangsapi 2 karena memang dirasa paling representatif daripada sekolah lainnya. Termasuk juga jumlah peserta didiknya yang memang lebih kecil.
Sementara untuk tanah karena harus memenuhi minimal sekolah rakyat yang dibutuhkan 6,38 hektare.
Sebenarnya wali kota Adi Wibowo menginginkan pembangunan sekolah rakyat bisa berada di area Kecamatan Bugul Kidul.
Tujuannya untuk memperluas jaringan ekonomi dan juga sekolah di wilayah timur. Sayangnya, pemkot hanya memiliki tanah sebesar 5 hektare di area Timur.
"Semua pembiayaan akan ditanggung oleh negara baik keperluan makan, pakaian sekolah dan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat," kata Kokoh.
Eks Kadiskominfotik ini menyebut, potensi peserta didik dari SD hingga SMA untuk desil 1 dan desil 2 dalam data terpadi sosial ekonomi nasional (DTSEN) itu sebanyak 7.105 siswa. Mereka yang menjadi peserta didik ini adalah siswa tidak mampu.
Pembelajaran perdana dimulai Juli 2025 untuk yang menyelenggarakan pilot project sekolah rakyat. Jika Kota Pasuruan ditunjuk sebagai pilot project, maka peserta didik akan menempati SDN Kandangsapi 2. Untuk selanjutnya akan dibangun bangunan sekolah rakyat untuk digunakan pada 2026.
"Bagi yang jadi peserta didik nantinya harus masuk ke asrama dan pembiayaan ditanggung pemerintah. Artinya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penduduk miskin," jelasnya.
Karena 2025 masih tahap pilot project, pihaknya masih mempersiapkan untuk dua guru kelas dan juga kepala sekolah serta staf tata usaha dan pembantu umum. Posisi kepala sekolah ditunjuk oleh pusat. Ini sesuai kebutuhan dua rombel untuk SD.
"Kebutuhan untuk sekolah rakyat yang dibangun akan ditentukan kemudian. Nanti diputuskan kemensos," tutur Kokoh. (riz/fun)
Editor : Abdul Wahid