GEDUNG Kesenian Darmoyudo memang dibangun sebagai wadah kreasi bagi seniman dan budayawan di Kota Pasuruan. Namun, sejak awal pembangunannya, Pemkot tidak mengajak mereka untuk urun rembuk terkait konsepnya. Hasilnya, seniman dan budayawan menilai gedung ini tidak layak untuk kegiatan kesenian.
Budayawan Ahmad Rosidi menyebut gedung kesenian ini "hadiah politik" dari walikota saat itu, Setiyono. Sebelum Pilkada 2015, Setiyono sempat mengumpulkan para penggiat seni. Mulai dari seni tari, seni music, hingga seni rupa. Saat itu, seniman meminta agar di Kota Pasuruan, dibangun gedung sebagai wadah penggiat seni.
Setelah terpilih, Setiyono sempat mendatangi kegiatan seni Pameran Gandheng Renteng. Ia datang dan menyumbang pagelaran wayang. Setiyono berseloroh, Kota Pasuruan meski kota kecil, namun geliat seninya tidak kalah dengan kota besar, seperti Surabaya dan Malang.
Janji yang ditunggu-tunggu akhirnya terealisasi. Pada 2017, Pemkot mengalokasikan Rp 17 miliar dari APBD untuk membangun Gedung Kesenian Darmoyudo. Namun, dalam perjalanannya, Pemkot tidak pernah mengajak diskusi para seniman dan budayawan terkait konsep gedung yang diinginkan.
Cak Ros –sapaan akrab Ahmad Rosidi,- mengatakan, setelah pembangunannya rampung ternyata tidak sesuai harapan. Gedungnya tidak standar. Tidak layak digunakan untuk pertunjukan kesenian atau pameran. Banyak kekurangan. Seperti, tidak ada tribun untuk penonton dan tidak ada dinding kedap suara. Selain itu, semestinya ada sekat agar suara tidak mendengung. Namun, nyatanya tidak tersedia.
Jika ada kegiatan di gedung ini, yang menyaksikan harus duduk di atas lantai. Suara pecah, karena tidak ada dinding kedap suara. Berulang kali pihaknya menemukan setiap ada pagelaran, gedung ini ditutup beberapa pekan untuk perbaikan. Penyebabnya sering plafon dan dinding retak.
“Kerusakan ini karena memang tidak standar. Pemkot tidak pernah study banding atau mengajak rembuk kami, seperti apa gedung untuk kesenian itu,” katanya.
Salah seorang seniman, Wahyu Setiadi mengatakan, nama Darmoyudo yang merujuk pada bupati pertama Pasuruan, kurang cocok dipakai sebagai nama gedung ini. katanya, jika ingin gedung ini memiliki ruh pada kesenian, lebih pas jika diberi nama Surga Surgi. Nama ini merujuk pada julukan bupati paling masyhur Pasuruan, yakni keluarga Nitiadiningrat.
Berbicara kelayakan, menurutnya, Gedung Harmoni di Jalan Pahlawan, lebih standar. Suara tidak pecah. Hanya saja kurang luas. Sebelum gedung kesenian ada, penggiat seni dan budaya sering menyewa gedung kepada pihak swasta atau menggelar pertunjukan di lahan dan bangunan milik sendiri.
Jarang seniman dan budayawan menyewa gedung kesenian. Tarifnya terlalu mahal. Mereka lebih memilih menyewa gedung milik swasta. Seperti Gedung Harmoni atau Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI) yang lebih terjangkau. Gedung Harmoni bisa disewa Rp 2,5 juta sehari. Sementara, P3GI Rp 2,5 juta untuk empat jam.
Menurutnya, kegiatan kesenian di Kota Pasuruan, beragam. Setiap bulan selalu ada kegiatan. Salah satu yang rutin dilaksanakan Pameran Gandheng Renteng yang kili telah memasuki gelaran ke-13. Ada juga pertunjukan Cuci Otak yang digagas Ahmad Rosidi.
“Tarif gedung kesenian mahal. Sehari yang tanpa tiket Rp 10 juta, sedangkan yang pakai tiket Rp 12 juta. Jauh di atas Gedung Harmoni," kata Wahyu. (riz/rud)
Editor : Ronald Fernando