PASURUAN, Radar Bromo - Angka kemiskinan di Kota Pasuruan meningkat. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 450 jiwa.
Mereka masuk dalam kategori miskin lantaran pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, kini jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan mencapai 13,56 ribu jiwa. Bertambah 0,54 ribu jiwa dibandingkan kondisi tahun lalu yang mencapai 13,02 ribu jiwa.
“Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 6,37 persen pada Maret 2022 menjadi sebesar 6,60 persen pada Maret 2023,” ujar Kepala BPS Kota Pasuruan Sri Kadarwati.
Garis kemiskinan Kota Pasuruan meningkat Rp 42.619 per kapita per bulan atau 8,75 persen.
Dari Rp 486.893 pada 2022 menjadi Rp 529.512. Wati–sapaan Sri Kadarwati–mengatakan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
“Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Garis kemiskinan itu sendiri menjadi gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.
Sedangkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,33 poin. Kondisi ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.
Hal serupa juga terlihat dari peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,11 poin.
Artinya, perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, menjadi cukup lebar.
Berdasarkan data tersebut, kata Wati, ada dua informasi penting. Pertama, biaya yang diperlukan dalam mengurangi kemiskinan agar penduduk keluar dari garis kemiskinan akan semakin besar.
Terutama yang bersifat cash transfer. “Di samping itu, program pengentasan kemiskinan di Kota Pasuruan, relatif lebih heterogen dibandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Pemkot Pasuruan juga merespons peningkatan angka kemiskinan dengan cukup serius. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan, pemetaan program percepatan pengentasan kemiskinan mulai dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Ia memastikan pemerintah memiliki treatment untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, persoalan kemiskinan juga disebutnya tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Pemerintah tetap perlu dukungan di tengah keterbatasan akses dan anggaran.
“Harapannya, dukungan pihak nonpemerintah melalui CSR misalnya, menjadi penopang dalam mengatasi kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menekankan keseragaman data terkait masyarakat miskin. Menurutnya, dengan adanya satu data yang valid, langkah pemerintah dalam menentukan kebijakan lebih terarah.
Selebihnya, program yang akan dibuat juga harus terukur. Indikatornya jelas. “Kami ingin program percepatan pengentasan kemiskinan lebih efektif,” ucapnya.
Kata Adi, jangan sampai perangkat daerah membuat banyak kegiatan dan program, namun ternyata jalan di tempat.
Bahkan, tidak menyentuh indikator-indikator untuk menurunkan kemiskinan. “Itulah pentingnya merumuskan kebijakan berdasarkan indikator, sehingga programnya lebih tepat sasaran,” ujarnya. (tom/rud)
Editor : Jawanto Arifin