Hasil perombakan AKD telah mengoyak koalisi partai-partai pengusung Gus Ipul dan Mas Adi. PKS, PAN, dan PPP, misalnya, sama sekali tidak memperoleh jatah pimpinan AKD. Baik di komisi, bapemperda, maupun badan kehormatan. Sementara, PDIP dan Hanura yang tidak masuk koalisi waktu itu justru memperoleh posisi AKD.
Ketua DPD Partai Golkar M. Toyib menegaskan, fraksinya selama ini tetap punya komitmen menjaga keutuhan fraksi-fraksi dari partai koalisi saat pilwali. Yaitu, PKB, PKS, PAN-PPP. Namun, hasil perombakan AKD ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan fraksi-fraksi tersebut. Bahkan, jauh dari komitmen dan etika politik.
Toyib mengakui, pembahasan mengenai perombakan AKD kali ini memang memakan waktu yang tidak singkat untuk mencapai mufakat. ”Kurang lebih sampai empat kali muncul formasi. Belum sepakat,” ungkapnya.
Bahkan, dalam komunikasi terakhir yang dijalin Fraksi Golkar dan PKB, juga belum ada kata sepakat. Masih ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Perlu koordinasi dengan fraksi-fraksi koalisi. Seperti Fraksi PKS dan Amanat Pembangunan (gabungan PAN-PPP).
Golkar, lanjut Toyib, bahkan sudah berencana mengomunikasikan lagi penataan pimpinan AKD sebelum rapat paripurna internal digelar. Harapannya, porsi pimpinan AKD bisa proporsional sesuai jumlah kursi fraksi koalisi tersebut.
”Tapi, ternyata PKB sudah komunikasi dengan fraksi nonkoalisi. Jelas kami merasa terkunci. Tentu kecewa. Kok seperti itu akhirnya?” ucap Toyib.
Dia menegaskan, komitmen menjaga keutuhan koalisi sudah disampaikan sejak pilwali lalu. Hal itu juga bertujuan demi menjaga marwah wali kota dan wakil wali kota yang diusung dan terpilih. Fraksi-fraksi koalisi diharapkan bisa tetap mengawal setiap kebijakan pemerintah kota melalui fungsi legislatif. Tetap secara bersama-sama.
”Makanya, etika politik kami pakai. Kalau ingin menang-menangan, Golkar sendiri cukup mudah sebenarnya. Tapi, etika politiknya, bagaimana? Ini yang benar-benar kami jaga selama ini,” jelasnya. (tom/far) Editor : Ronald Fernando