Di Kabupaten Pasuruan, setidaknya ada sepuluh RPH. Di antaranya, RPH Gempol, RPH Nguling, dan RPH Wonorejo. Baru RPH Wonorejo yang dinilai mendekat standar untuk melayani jasa pemotongan hewan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan mempertanyakan perhatian pemkab terhadap kondisi RPH. Tidak ada peningkatan. Dari tahun ke tahun, kondisinya tidak berubah. Fasilitas pun sangat minim. Misalnya, restraining box. Kotak kendali yang berguna sebagai alat untuk mempermudah merebahkan sapi sebelum disembelih pun baru ada di RPH Wonorejo. Belum ada semacam ruang pendingin (cold storage) daging setelah disembelih.
Tidak hanya fasilitas yang minim. Kondisi kawasan RPH pun tergolong kumuh. Saluran pembuang tidak tertata. Limbah dan kotoran hasil sembelihan tidak dikelola secara baik. Padahal, pembuangan itu penting untuk menjaga agar tempat penyembelihan dan pemotongan daging bisa higienis.
”Saluran pembuang dan sarana lain masih membutuhkan pembenahan,” bebernya. Jaelani berharap Pemkab Pasuruan merencanakan merehab RPH-RPH yang dikelolanya. Tujuannya, memperbaiki pelayanan kepada pengguna jasa pemotongan hewan. Selain itu, memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan mengonsumsi daging.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan Ainur Alfiah mengungkapkan, pembenahan RPH memang diperlukan. Sebab, masih banyak infrastruktur dan fasilitas penunjang RPH yang belum memadai.
Namun, pembenahan itu belum bisa direalisasikan pada 2021 ini. Anggarannya tidak tersedia. ”Sehingga, tidak ada rehab yang bisa kami lakukan untuk RPH,” ujarnya. (one/far) Editor : Jawanto Arifin