Opini WTP ini pun seperti angin segar. Sebab, dua tahun berturut-turut, tahun 2018-2019, Pemkot Pasuruan hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono pun menyerahkan penghargaan itu pada Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, kemarin (25/5). Gus Ipul –panggilannya– pun mengaku bersyukur mendapat prestasi itu.
Menurutnya, opini WTP dari BPK menjadi titik awal memajukan Kota Pasuruan ke depan. "Ini menjadi penyemangat kami dalam membangun dan memajukan Kota Pasuruan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras selama ini," katanya.
Selain menjadi penyemangat, opini WTP ini juga menjadi tantangan untuk memperbaiki catatan yang diberikan oleh BPK RI. Sebab, masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki pemkot. Seperti, pencatatan aset, penatausahaan keuangan daerah, dan sebagainya. Hal itu, menurutnya, akan segera ditindaklanjuti.
Gus Ipul juga bersyukur Pemkot Pasuruan bisa meraih opini WTP, setelah dua kali hanya mendapat opini WDP. Menurutnya, pemkot berhasil naik kelas.
"Mendapatkan opini WTP adalah kewajiban daerah atas perintah undang-undang. Semua daerah memang seharusnya menjadikan WTP sebagai standar," jelasnya.
Disampaikan dia, opini WTP menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan dan pemerintahan di Pemkot Pasuruan semakin baik. Pemkot juga sedang bekerja keras merumuskan sejumlah program superprioritas.
"Kami sedang kerja keras menyelesaikan RTRW dan RDTR, JLU, dan lainnya. Kami akan merumuskan sepuluh program prioritas yang akan dijadikan pedoman," lanjutnya.
Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan pun mengapresiasi opini WTP yang diraih pemkot. Sebab, selama dua tahun, tahun 2018 dan 2019, laporan keuangan pemkot hanya berhasil meraih WDP.
Ke depan, bukan hanya LKPD yang harus bertambah baik. Implementasi di lapangan perihal pembangunan di kota juga harus ditata lebih baik lagi. Dan ini menjadi langkah awal pemkot untuk mengejar pembangunan yang ketinggalan dari daerah lain.
"Ini pijakan awal, langkah awal. Ke depan ketertinggalan pembangunan di Kota Pasuruan harus dikejar. Terutama ketertinggalan pembangunan dari daerah lain," tuturnya.
Ismail pun setuju bahwa opini WTP bukan prestasi. Melainkan kewajiban yang harus diraih.
"Benar kata Gus Ipul, ini bukan prestasi. Tetapi, kewajiban pemerintah daerah. Karena itu, ke depan harus dipertahankan dengan didukung para OPD,” lanjutnya. (sid/hn) Editor : Jawanto Arifin