Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari menuturkan jika tahun ini belum banyak kegiatan yang sudah terlaksana. Antara lain pembentukan PPK, sekretariat, bimtek PPK, dan pelantikan PPS. Berbeda dengan lembaga penyelenggara di daerah lain, yang terbilang sudah jauh melangkah karena anggaran hibah diterima lebih awal.
“Di Kota Pasuruan baru beberapa kegiatan itu saja. Pengadaan barang juga belum. Kami baru sampai pada tahap pembahasan, tapi belum direalisasikan,” tutur Royce.
Selain pengadaan barang, KPU juga sebenarnya telah berencana untuk menggelar sosialisasi skala besar sebelum tahap pendaftaran bakal calon mendatang. Tentu kegiatan tersebut juga bakal menelan anggaran tak sedikit.
Namun, dengan ditundanya pilwali, sebagian besar anggaran hibah bakal dikembalikan lagi ke Pemkot Pasuruan. “Sampai sekarang KPU RI belum memberikan surat atau pemberitahuan. Hanya hasil rapat antara DPR RI dengan KPU dan Bawaslu saja yang beredar,” jelas Royce.
Konsekuensi dari penundaan pilkada, mau tak mau juga harus mengubah jadwal pelaksanaan tahapan yang sudah ditetapkan. Misalnya tahap pemutakhiran Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri yang telah disinkronisasi KPU RI. Bukan tidak mungkin, jika beberapa bulan ke depan jumlah penduduk yang dinilai berpotensi masuk ke dalam daftar pemilih, akan berubah. Bisa bertambah atau juga berkurang.
Sedangkan KPU Kota Pasuruan baru menerima DP4 hasil sinkronisasi sebanyak 154.559. Karena penundaan, data itu sampai sekarang tak tersentuh. Sebab, KPU RI sebelumnya juga telah menunda tahapan pemutakhiran. Termasuk juga pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas memutakhirkan data tersebut.
Royce sendiri mengaku jika sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait dengan penundaan pilkada. Begitu pula yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tahun ini. Hal itu dilakukan untuk merumuskan langkah dini yang harus diambil ketika jadwal baru pilkada ditetapkan nantinya.
“Kalau ditunda, otomatis tahapan juga berhenti. Anggaran dikembalikan. Itu menunggu keputusan KPU RI, termasuk bagaimana mekanisme pengembalian anggarannya nanti. Sementara, kami akan menyusun daftar inventarisasi masalah berkaitan dengan penundaan ini,” pungkas dia. (tom/fun) Editor : Jawanto Arifin