Saat itu Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Bahrul Ulum yang pernah menggelar konferensi pers 3 September 2018 lalu menyebutkan, upaya pengembalian itu dilakukan oleh pemilik lahan, yakni Handoko. Pengembalian dilakukan secara bertahap dengan dua kali angsuran. Bahrul Ulum yang saat itu juga menjadi Plt Inspektorat menegaskan, persoalan kelebihan harga tanah kantor kecamatan sudah selesai.
Tahap pertama, Pemkot Pasuruan menerima angsuran kelebihan harga senilai Rp 498.502.000 pada 30 Juli. Sisanya, sudah dilaksanakan pembayaran sebesar Rp 2.420.000.000 sebagai pelunasan pada 30 Agustus.
Menanggapi adanya perbedaan itu, Bahrul Ulum mengaku tak mengetahui apabila uang kelebihan harga yang dibebankan ke Handoko itu merupakan dana talangan dari Setiyono. Menurutnya, proses pengembalian itu sudah sesuai prosedur yang ada.
“Saya ndak tahu kalau ada perkembangan informasi saat ini. Ketika saya diperintah Pak Wali. Saya ndak tahu dari mana. Tapi sesuai dengan informasi dan dokumen saat itu ya dari Handoko,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan dirinya tak mengetahui upaya pengembalian itu apakah sepenuhnya dibebankan kepada Handoko. “Kalau kerugiannya setelah dilunasi itu kan sudah selesai. Tidak ada kerugian negara lagi sebagaimana temuan BPK. Saya ndak tahu itu apakah ditalangi atau apa, saya ndak tahu. Terus terang saya ndak tahu informasi sejauh itu. Kalau berdasarkan informasi dan dokumen yang ada, pelunasannya dari Handoko," jelasnya. (tom/fun) Editor : Jawanto Arifin