BAKAL DILENGKAPI RSUD: Ruas jalan raya Purwodadi saat dipotret malam hari. Pemkab Pasuruan berencana mulai membangun RS di Purwodadi mulai 2027 mendatang. (Dok. Radar Bromo)
BANGIL, Radar Bromo — Rencana membangun rumah sakit daerah di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan tidak lagi sekadar wacana.
Pemkab Pasuruan bahkan sudah mendapat pinjaman untuk pembangunan RSUD Purwodadi. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 363 miliar.
Memang pinjaman sebesar itu tidak seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan RSUD. Namun RSUD Purwodadi menjadi prioritas utama yang rencana pembangunannya dialokasikan melalui dana pinjaman itu.
Rencana tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang disampaikan Wakil Bupati Pasuruan HM Shobih Asrori dalam rapat paripurna DPRD, (22/7).
Disampaikan Gus Shobih -sapaan akrabnya-, pemkab berencana meminjam dana melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan pembiayaan milik negara di bawah Kementerian Keuangan.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, sebagian besar pinjaman itu diarahkan untuk pembangunan RSUD Purwodadi.
Baca Juga: Pendirian RSUD Baru di Wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan Diharapkan Bisa Dongkrak IPM
Sekitar Rp 167 miliar untuk membangun gedung rumah sakit dan Rp 90 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (alkes).
Baru sisanya digunakan untuk kebutuhan lain. Yaitu, merevitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo dan kawasan wisata Banyubiru.
Gus Shobih (panggilannya) menegaskan, pembangunan RSUD Purwodadi merupakan kebutuhan yang sudah lama tertunda. Sementara masyarakat memang membutuhkan.
"Kenapa rumah sakit itu harus dibangun? Karena masyarakat wilayah selatan memang membutuhkan. Daripada anggaran kesehatan terus keluar untuk membiayai pelayanan masyarakat di daerah lain, lebih baik kami siapkan rumah sakit sendiri," katanya.
Menurutnya, pembangunan ditarget mulai dikerjakan 2027 dan rampung 2028. Pinjaman dirancang dengan tenor sekitar 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja sama.
"Skema pembiayaannya sekitar 10 tahun, dihitung sejak perjanjian kerja sama," jelasnya.
Pinjaman Rp 363 miliar itu sekaligus akan menjadi bagian dari pembiayaan daerah untuk menutup defisit APBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 546,85 miliar.
Kekurangannya ditutup melalui Silpa sebesar Rp 187,35 miliar.
Ia memastikan, pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kapasitas pengembalian utang.
"Skemanya sudah kami rencanakan dalam KUA. Artinya, perencanaannya sudah matang," kata Shobih.
Pinjaman itu, menurutnya, juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Yaitu mendorong daerah mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhenti.
"KUA-PPAS ini selaras dengan program prioritas nasional. Pemerintah daerah juga didorong mencari sumber pembiayaan sendiri agar pembangunan tetap berjalan," ujarnya.
Ia juga menyinggung soal PPPK yang di banyak daerah lain terpaksa dikurangi akibat efisiensi anggaran. Namun pemkab mempertahankan mereka.
"Alhamdulillah kami masih bisa mempertahankan PPPK. Banyak daerah lain yang terpaksa mengurangi PPPK karena efisiensi belanja," ujarnya. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi