PURWOSARI, Radar Bromo– Nasib kawasan Arjuno Agro Techno Park (AATP) di Kecamatan Purwosari masih di persimpangan.
Pemkab Pasuruan masih mencari investor untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata glamping (glamorous camping).
Wacana itu muncul seiring keinginan pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan aset wisata yang selama ini belum berkembang optimal. Sejumlah investor bahkan telah datang langsung meninjau lokasi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Agus Hari Wibawa membenarkan adanya penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga.
Bahkan, menurutnya, sudah ada investor yang survei ke lokasi.
Baca Juga: Pengoperasian Arjuno Agro Techno Park di Pasuruan Belum Terwujud, Tunggu Hal Ini
“Ada yang sudah survei, salah satunya dari Bali. Kami menawarkan kerja sama pengelolaan agar kawasan ini bisa berkembang lebih maksimal,” katanya.
Menurut Agus, konsep yang sedang dikaji mengarah pada pengembangan wisata berbasis alam.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah wisata glamping yang dinilai sesuai dengan karakter kawasan lereng pegunungan Arjuno.
Namun hingga kini, belum ada keputusan final terkait bentuk kerja sama maupun konsep wisata yang akan dipilih. Pemerintah daerah masih membuka ruang diskusi dengan calon investor.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniyal mengungkapkan, setidaknya sudah ada dua investor yang datang melihat potensi kawasan tersebut.
“Tinggal nanti pembicaraan lanjutan konsep yang paling cocok seperti apa. Apakah menjadi wisata glamping, rest area, sendratari, atau konsep lainnya,” ujarnya.
Politikus PKB itu menilai, setiap konsep wisata membutuhkan mitra yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah harus cermat memilih investor sesuai spesialisasi bisnis yang ditawarkan.
“Vendor wisata glamping tentu berbeda dengan pengelola pertunjukan atau rest area. Ini yang harus dipetakan lebih dulu,” katanya.
Daniel–sapaan Yusuf Daniyal–mendukung langkah pemerintah menggandeng investor.
Menurutnya, pengelolaan destinasi wisata membutuhkan kemampuan bisnis dan pemasaran yang berbeda dengan tugas birokrasi pemerintahan.
“Kalau dikelola sendiri oleh pemerintah, bebannya cukup berat. Manajemen wisata itu dunia bisnis. Sementara OPD dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan, bukan murni sebagai entrepreneur,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai keterlibatan pihak ketiga dapat menjadi jalan tengah untuk mengoptimalkan potensi kawasan tanpa membebani organisasi perangkat daerah. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi