Adanya UU Pers pun kini membuat wartawan dilindungi untuk mencari informasi. Dengan keterbukaan informasi, pers akan lebih mudah memberitakannya. Program pembangunan pemerintah pun tersampaikan.
Namun, persoalan arogansi wartawan dan media abal-abal, acapkali menjadi soal di pemerintahan. Terutama, bila ada wartawan yang bekerja tak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Hal itulah yang menjadi tema bahasan dalam Seminar bertajuk Peran Media Dalam Transparansi Pembangunan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasuruan. Dalam seminar yang digelar Senin (10/9) di Hall Tretes Raya tersebut, segala persoalan pers dikupas.
Seminar tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari Pemkot dan Pemkab Pasuruan. Selain itu, sejumlah kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta lembaga swadaya masyarakat, turut hadir.
Adapun narasumber yang menjadi pemateri di antaranya Imam Wahyudi, ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penindakan Etika Pers dari Dewan Pers; Akhmad Munir, ketua PWI Jatim; Suko Widodo, akademisi dari Universitas Airlangga (Unair); dan tokoh masyarakat sekaligus bupati terpilih Kabupaten Pasuruan, Irsyad Yusuf.
“Media pers fungsi di lapangan memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, termasuk pula dalam transparansi pembangunan. Keberadaannya berperan besar, tak bisa disepelekan,” beber Imam Wahyudi.
Imam Wahyudi lebih banyak menyoroti media yang bukan abal-abal. Menurut Imam Wahyudi, pers yang kredibel, sangat dibutuhkan perannya. Pers yang kredibel itu bisa dikenali dengan memiliki wartawan yang profesional, juga piranti pendukungnya pun jelas. Mulai dari kantor hingga produk jurnalistik yang mengedepankan cover both side.
“Saat ini banyak terdapat media. Tentunya masyarakat termasuk pemerintah dan instansi lainnya harus selektif dan cermat. Produk jurnalistiknya akurat, berimbang, dan jelas, serta kredibel,” ungkapnya.
Hal senada diungkapnya Ketua PWI Jatim Akhmad Munir. Ia menyebutkan untuk membedakan wartawan yang profesional dengan yang abal-abal itu sangat mudah. Yakni, standar perusahaannya sesuai ketentuan direkomendasikan oleh Dewan Pers; memiliki karya jurnalistik yang mengacu dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.
“Wartawan atau pekerja pers adalah profesi yang mulia. Mengabdi untuk masyarakat, menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang faktual dan objektif,” bebernya.
Di sisi lain, keberadan media pers yang memiliki peran penting dalam transparansi pembangunan karena Indonesia memiliki UU Pers. Dengan didukung pula dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ini harus diperhatikan oleh pemerintah.
Hal lain juga dipaparkan Suko Wahyudi, akademisi dari Unair. Dia menitikberatkan independensi pers harus kuat. “Media pers dan wartawannya, harus mengedepankan keseimbangan, keterbukaan, dan keadilan. Ini penting dan harus diutamakan oleh insan atau pelaku pers,” cetus Sukowi, sapaan akrab Suko Widodo.
Sementara itu, Irsyad Yusuf selaku tokoh masyarakat sekaligus Bupati Pasuruan terpilih menegaskan, peran media adalah sangat luar biasa. Ia menyebut, sebaik dan sehebat apapun program dan upaya pemerintah daerah, tanpa sebuah pemberitaan, maka tidak ada apa-apanya. Program pemerintah tak akan diketahui masyarakat secara maksimal.
“Bagi saya, media adalah sebuah mitra, untuk menyampaikan sebuah kebenaran dan sesungguhnya. Memiliki peranan penting dalam transparansi pembangunan, ini faktanya di lapangan dalam fungsi keberadaannya,” kata Gus Irsyad.
Acara seminar pun berjalan gayeng. Setidaknya setelah seminar digelar, OPD di pemerintahan harus bisa membedakan, mana media yang kredibel maupun yang abal-abal. Dan yang tak kalah penting, OPD harus transparansi saat ada wartawan yang hendak mencari berita. (zal/fun) Editor : Jawanto Arifin