PGRI Di Era Disrupsi: Guru Benteng Terakhir Peradaban Bangsa

radar bromo • Dipublikasikan Minggu, 22 November 2026 | 09:49 WIB
Agus Lithanta
Agus Lithanta

 

Oleh: Agus Lithanta, Ketua PGRI Kota Probolinggo

Di penghujung November 2026 ini, seluruh insan pendidikan di Nusantara kembali bersiap menyongsong momen yang sakral dan penuh makna: Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) serta HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-81. 

Delapan puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat, melainkan sebuah perjalanan panjang yang diwarnai oleh keringat, air mata, dan dedikasi tanpa henti bagi para pejuang di ruang-ruang kelas.

Jika kita menengok ke belakang, akar perjuangan guru di negeri ini telah mengakar jauh sebelum Indonesia merdeka. Berawal dari kesadaran kaum terpelajar yang membentuk Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912.

Pada masa itu, PGHB menjadi kawah candradimuka yang menyadarkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengangkat harkat martabat bangsa, sekaligus menjadi salah satu motor penggerak kebangkitan nasional. Namun, sejarah mencatat bahwa identitas guru Indonesia baru benar-benar menemukan jati dirinya saat negara ini lahir.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, para guru tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan fisik yang baru diraih harus segera diisi dengan kemerdekaan pikiran dan pendidikan.

Tepat seratus hari setelah Indonesia Merdeka atau pada 25 November 1945, semangat persatuan itu mencapai puncaknya. Dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta, PGHB secara resmi meleburkan diri, menanggalkan segala identitas dan nuansa kolonial, dan bersatu padu melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) .

Momentum "seratus hari setelah merdeka" ini adalah simbol urgensi dan patriotisme yang luar biasa. Para guru adalah garda terdepan yang langsung mengorganisir diri, membuktikan bahwa mereka tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, juga siap membela kedaulatan republik yang baru lahir.

Transformasi dari PGHB menjadi PGRI pada 25 November 1945 adalah bukti abadi bahwa guru di Indonesia tidak pernah terpisah dari denyut nadi perjuangan bangsa. Dari masa kolonial, masa revolusi fisik, hingga era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan di tahun 2026 ini.

Kini, 81 tahun berselang, ruh perjuangan dari para pendiri PGHB dan PGRI tetap hidup dalam setiap napas profesi guru. Peringatan HGN dan HUT PGRI ke-81 tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah refleksi dan panggilan jiwa untuk melanjutkan estafet perjuangan tersebut.

Melalui momentum ini, mari kita renungkan kembali bagaimana nilai-nilai persatuan, kebangsaan, dan pengabdian yang diwariskan sejak seratus hari setelah kemerdekaan itu, dapat kita wujudkan dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa kini dan masa depan.

Sejarah dunia pernah mencatat sebuah momen yang mengguncang kesadaran umat manusia. Ketika awan jamur radioaktif menyisakan puing dan abu di Hiroshima dan Nagasaki, Kekaisaran Jepang runtuh dalam sekejap.

Di tengah reruntuhan peradaban yang luluh lantak itu, Kaisar Hirohito tidak bertanya tentang sisa aset negara, tidak pula bertanya tentang kekayaan emas atau kekuatan militer yang masih tersisa. Pertanyaan pertama dan paling krusial yang keluar dari bibir sang Kaisar hanyalah satu: "Berapa jumlah guru yang masih hidup dan tersisa?"

Pertanyaan yang nyaris membuat kita merinding itu menyiratkan sebuah kebenaran absolut yang tak terbantahkan. Bahwa peradaban sebuah bangsa tidak dibangun di atas tumpukan beton, baja, atau kekayaan alam, melainkan dibangun di atas pundak para guru.

Ketika gedung-gedung hancur, selama guru masih ada, maka ilmu pengetahuan akan ditransfer, moral akan dipulihkan, dan peradaban akan dibangun kembali dari nol. Guru adalah arsitek jiwa, dan tanpa mereka, sebuah bangsa hanyalah sekumpulan manusia yang kehilangan arah.

Di Nusantara, kesadaran akan mahalnya harga sebuah peradaban ini telah lama dijemput oleh para pendiri bangsa. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dengan visioner merumuskan bahwa "Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia."

Kalimat ini bukanlah sekadar slogan puitis, melainkan sebuah manifestasi filosofis bahwa tugas guru melampaui sekadar mentransfer data atau melatih keterampilan teknis. Guru bertugas memahat batu-batu mentah menjadi berlian peradaban, menanamkan empati, integritas, dan ruh kebangsaan.

Visi luhur ini kini telah dikukuhkan dalam landasan yurisprudensi negara melalui terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen serta program Wajib Belajar. Kedua instrumen hukum dan kebijakan ini adalah bukti nyata bahwa negara menyadari: hanya dengan pendidikan yang berkualitas dan ditopang oleh guru-guru yang profesional, bangsa ini akan beranjak dari kubangan negara berkembang, dan berdiri sejajar, bahkan melampaui bangsa-bangsa maju di dunia. Tanpa guru yang sejahtera dan profesional, wajib belajar hanyalah rutinitas tanpa jiwa, dan gedung-gedung sekolah hanyalah bangunan tanpa makna.

Seperti yang diucapkan oleh Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Jika pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, maka guru adalah prajurit yang memegang dan mengarahkan senjata tersebut.

Namun, di tahun 2026 ini, medan perang para guru telah berubah. Kita hidup di era digital, era di mana kecerdasan buatan (AI) dan internet membuat pengetahuan dapat diakses dalam hitungan detik. Banyak yang naif berpikir bahwa peran guru akan tergeser oleh mesin.

Itu adalah kekeliruan yang fatal! Mesin dan AI mungkin bisa mengajarkan rumus fisika atau menerjemahkan Bahasa. Namun, mereka tidak memiliki hati untuk mengajarkan akhlak. Algoritma tidak bisa meneteskan air mata saat melihat muridnya kesulitan, dan layar kaca tidak bisa memberikan pelukan motivasi saat seorang anak kehilangan harapan.

Di tengah badai disrupsi informasi, di mana hoaks dan dekadensi moral mengancam, hanya gurulah yang mampu mengajarkan akhlak, memberikan pembiasaan, dan membangun karakter. Justru di era inilah, tugas guru menjadi jauh lebih berat, lebih kompleks, dan lebih sakral.

Ironisnya, di tengah beban berat untuk membentuk karakter di era digital ini, para guru justru dihadapkan pada pedang bermata dua dari masyarakatnya sendiri. Saat ini, kita menyaksikan fenomena memilukan di mana orang tua dengan mudahnya mempidanakan guru hanya karena sang guru berani mendisiplinkan muridnya.

Rasa hormat kepada guru tergerus oleh ego sektarian dan hukum yang sering kali tidak berpihak pada niat baik pendidik. Guru kini mengajar dengan rasa takut, dihantui bayang-bayang jeruji besi hanya karena ingin meluruskan benang yang kusut pada perilaku anak didiknya. Ini adalah tragedi bagi masa depan bangsa!

Maka, di sinilah eksistensi PGRI menjadi sangat vital, absolut, dan tak tergantikan. PGRI bukan sekadar organisasi profesi biasa; PGRI adalah benteng pertahanan terakhir, perisai baja, dan rumah perlindungan bagi jutaan guru di Indonesia. Organisasi guru tertua ini harus tetap solid, kokoh, dan terus berkembang.

PGRI harus hadir sebagai garda terdepan yang tidak hanya membina dan mengembangkan kualitas pendidikan, serta meningkatkan profesionalisme guru. Namun, yang paling krusial: memperjuangkan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru, termasuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi guru yang terzalimi.

PGRI harus bertransformasi menjadi organisasi yang militan dalam membela anggotanya, namun tetap elegan dan visioner dalam merumuskan kebijakan pendidikan. PGRI harus memastikan bahwa tidak ada lagi guru yang masuk penjara karena ketulusan hatinya mendidik.

PGRI harus menjadi suara yang menggelegar di parlemen dan di ruang-ruang publik, menuntut perlindungan hukum yang absolut bagi profesi guru. Sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar guru Indonesia tidak kalah saing di kancah global.

Delapan puluh satu tahun usia PGRI adalah sebuah pembuktian sejarah bahwa persatuan guru adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dari rahim PGHB hingga PGRI saat ini, benang merah perjuangan itu tetap sama: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat harkat martabat guru.

Mari kita sadari, tanpa PGRI yang kuat, guru akan terombang-ambing seperti perahu tanpa nakhoda di tengah lautan badai. Namun, dengan PGRI yang solid, guru akan menjadi raksasa pendidikan yang mampu menggerakkan gunung dan mengubah takdir bangsa.

Mari rapatkan barisan, bulatkan tekad, dan jadikan momentum HUT PGRI ke-81 dan HGN ini sebagai titik tolak kebangkitan. Karena pada akhirnya, hanya dengan guru yang dilindungi, dihormati, dan diprofesionalkan oleh organisasi yang kuatlah, Generasi Emas Indonesia akan lahir, dan membawa bangsa ini menembus batas-batas kemustahilan menuju puncak kejayaan peradaban dunia!

Di Tengah dinamika perkembangan Organisasi PGRI saat ini, “Mari Hidupkan PGRI, jangan mencari hidup di PGRI!” (*)

Editor : Muhammad Fahmi
era disrupsi peradaban bangsa guru pgri