Oleh: Agus Lithanta
Ketua PGRI Kota Probolinggo, Ketua Komunitas Menulis Bromo Pro Litera
BULAN Juni selalu identik dengan atmosfer kebingungan bagi para orang tua di Indonesia. Ini adalah musim pencarian sekolah, sebuah ritual tahunan yang penuh kecemasan dan harapan.
Di tengah hiruk-pikuk pendaftaran, satu realitas tak terbantahkan tetap bertahan: sekolah negeri masih menjadi rebutan utama masyarakat. Alasannya pragmatis dan rasional “murah”.
Namun, di balik alasan ekonomis tersebut, terselubung keinginan universal setiap orang tua untuk menemukan "sekolah yang baik" bagi buah hatinya. Pertanyaannya kemudian bergeser dari "berapa biayanya?" menjadi "apa indikator sekolah yang benar-benar baik?"
Dalam kerumitan memilih ini, kita perlu kembali pada esensi pendidikan itu sendiri. Filsuf Yunani kuno, Socrates (dan juga Plutarch), pernah memberikan metafora abadi: "Pendidikan bukanlah mengisi bejana yang kosong, melainkan mengobarkan api." Metafora ini seharusnya menjadi kompas utama bagi orang tua dalam mengevaluasi kualitas sebuah institusi pendidikan.
Banyak orang tua siswa yang justru memilih sekolah swasta yang dalam tanda petik tergolong ‘mahal’. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma orang tua modern di mana biaya bukan lagi satu-satunya indikator utama, melainkan nilai dan jaminan kualitas yang ditawarkan sekolah.
Mereka tidak sekadar membeli ‘Pendidikan’, tetapi membeli kepastian, kenyamanan, kesesuaian nilai karakter untuk anak-anak mereka.
Mengobarkan Api vs Mengisi Bejana
Jika pendidikan dianggap sebagai proses "mengisi bejana", maka indikator sekolah baik akan bermuara pada hal-hal yang bersifat transaksional dan kuantitatif: nilai ujian yang tinggi, tingkat kelulusan 100%, atau banyaknya piala lomba akademik. Sekolah dipandang sebagai pabrik yang bertugas menjejalkan informasi sebanyak-banyaknya ke dalam kepala siswa.
Paradigma ini melahirkan tekanan berlebihan, pembelajaran yang mekanistik, dan anak-anak yang pandai menghafal namun kehilangan rasa ingin tahu.
Sebaliknya, jika kita bertumpu pada filosofi "mengobarkan api", indikator sekolah baik berubah secara fundamental. Sekolah yang baik adalah tempat di mana habituasi (pembiasaan) karakter positif dibangun, bukan sekadar transfer pengetahuan. Indikatornya meliputi:
1. Rasa Ingin Tahu: Apakah guru memancing pertanyaan kritis atau hanya menuntut jawaban tunggal?
2. Keamanan Psikologis: Apakah siswa merasa aman untuk gagal, bereksperimen, dan menyuarakan pendapat tanpa takut dihakimi?
3. Pembiasaan Nilai: Apakah integritas, empati, dan tanggung jawab diajarkan melalui keteladanan dan rutinitas harian, bukan hanya ceramah moral?
4. Pengakuan atas Keunikan: Apakah sistem pendidikan mengenali bahwa setiap anak memiliki jenis "bahan bakar" api yang berbeda?
Sekolah yang membangun habituasi baik tidak menjanjikan anak Anda akan menjadi juara kelas, tetapi menjanjikan bahwa anak Anda akan tumbuh menjadi manusia yang utuh, resilien, dan terus belajar sepanjang hayat. Inilah "api" yang sesungguhnya.
Dilema Zonasi/Domisili: Antara Pemerataan dan Hak Memilih
Namun, upaya orang tua mencari sekolah yang "mengobarkan api" ini sering kali terbentur tembok kebijakan zonasi. Sistem zonasi, meski mulia tujuannya untuk pemerataan akses dan menghapus diskriminasi jarak, dalam praktiknya sering kali membelenggu selera dan kecenderungan orang tua.
Karena kualitas sekolah belum merata—kualitas guru, fasilitas, dan budaya sekolah masih timpang antarwilayah—zonasi terasa seperti hukuman bagi mereka yang tinggal di zona dengan sekolah berkinerja rendah.
Orang tua tetap berusaha memilih. Mereka tetap mencari celah, pindah domisili, atau pasrah dengan hati berat. Ini menunjukkan bahwa zonasi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah mendasar: ketidakmerataan kualitas. Selama sekolah-sekolah di berbagai zona belum memiliki standar habituasi dan pengajaran yang setara, zonasi hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Orang tua dipaksa memilih berdasarkan kode pos, bukan berdasarkan kesesuaian pedagogis dengan kebutuhan anak.
Evaluasi Pemerintah: Melampaui Akses Fisik
Oleh karena itu, plus-minus sistem zonasi harus terus dievaluasi secara jujur oleh pemerintah. Evaluasi tidak boleh berhenti pada angka rasio keterjangkauan atau tingkat penerimaan siswa baru. Pemerintah perlu mengukur dampak zonasi terhadap kualitas pengalaman belajar dan kepuasan psikologis keluarga.
Langkah konkret yang diperlukan adalah akselerasi pemerataan kualitas, bukan sekadar pemerataan akses. Ini berarti investasi masif pada pengembangan guru, kurikulum yang berorientasi pada pembentukan habituasi, dan pemberdayaan sekolah-sekolah di zona tertinggal. Hanya ketika setiap sekolah mampu "mengobarkan api" dengan standar yang memadai, barulah zonasi dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang sejati, bukan sebagai belenggu yang membatasi hak orang tua untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anaknya.
"Pendidikan yang adil bukan tentang memperlakukan semua orang sama di atas tanah yang miring. Tapi tentang meratakan tanahnya, atau setidaknya, memberi tangga bagi mereka yang berada di lembah.
Pendidikan adalah hak, bukan undian. Dan setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik, di mana pun ia lahir.
Di bulan Juni yang membingungkan ini, mari kita ingatkan diri sendiri: carilah sekolah yang tidak hanya terjangkau di kantong, tetapi juga kaya dalam membakar semangat belajar. Karena pada akhirnya, yang akan menerangi masa depan anak kita bukanlah seberapa penuh bejana ingatannya, melainkan seberapa terang api kemanusiaan dan intelektualitas yang berhasil dinyalakan di dalam dirinya.
Bagi orang tua tidak perlu memaksakan diri atas pilihannya terhadap suatu sekolah, karena pemerintah sudah cukup mengantisipasi dengan sistem penerimaan murid baru yang lebih berkeadilan melalui jalur prestasi, jalur afirmasi, mutasi, dan jalur domisili.
Jika sekolah yang diharapkan tidak terwujud, yakinlah di mana pun dia bersekolah, mutiara tetaplah mutiara tak akan pernah menjadi Loyang.
Editor : Muhammad Fahmi