KEJAHATAN sebenarnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata. Di balik setiap tindakan kriminal sering kali tersimpan persoalan sosial yang lebih kompleks dan mendalam.
Kita tidak bisa langsung menyebut seseorang sebagai “Penjahat” tanpa mencoba memahami situasi hidup yang akhirnya mendorong berbuat demikian.
Banyak orang yang melakukan tindakan kejahtan bukan karena niat buruk sejak awal melainkan karena desakan kondisi ekonomi, tekanan lingkungan sekitar yang memperbolehkan terhadap kekerasan, keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, bukan ada pula yang tumbuh dalam keadaan kekerasan yang terus diwariskan.
Di tengah ketimpangan sosial yang masih terasa di daerah seperti Probolinggo, orang- orang yang hidup dalam keterbatasan kadang memilih jalan pintas untuk bisa bertahan, walaupun itu jalan salah di mata hukum.
Kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Melainkan biasanya ada pola yang bisa dilihat dan seringkali berkaitan sama kondisi sosial maupun psikologis pelakunya.
Contohnya, pencurian bisa terjadi karena tekanan ekonomi yang berat, sedangkan kekerasan di jalanan kerap dilakukan oleh remaja yang tidak punya ruang atau aktivitas positif di lingkungannya.
Kejahatan siber juga makin banyak karena perkembangan teknologi tidak diimbangin dengan pemahaman etika dan literasi digital.
Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kejahatan lahir itu proses yang rumit, bukan sesuatu yang terjadi secara mendadak.
Dampaknya itu sangat luas, korban mengalami trauma berat, masyarakat menjadi takut, dan negara dirugikan dari sisi ekonomi maupun kepercayaan publik terhadap hukum.
Masyarakat yang hidup dalam ketakutan tidak akan produkif dan bisa menghambat pembangunan. Kejahatan juga seringkali menumbuhkan lingkaran kekerasan baru, jika tidak ditangani dengan cara yang menyeluruh
Secara teori, kita bisa mengacu pada Strain Theory dari Robert Merton, yang menjelaskan bahwa kejahatan itu muncul saat individu tidak mampu mencapai tujuan masyarakat melalui cara yang sah.
Juga Differential Association Theory dari Edwin Sutherland yang menyebutkan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sosial.
Artinya jika seseorang dikelilingin oleh lingkungan yang mndukung kejahatan, maka besar kemungkinan ia akan terlibat.
Kalau kita hubungkan dengan kenyataan di Probolinggo sekarang, dua teori tersebut bisa bantu kita paham kenapa kejahatan makin marak, trauma di kalangan anak muda.
Sekarang ini di Probolinggo, kejahatan masih jadi masalah yang bikin prihatin di masyarakat. Bukan cuma soal pencuri atau narkoba aja, tapi juga kekerasan yang melibatkan anak anak muda.
Banyak dari mereka yang masih sekolah atau baru lulus, tapi udah terlibat hal-ha negatif. Yang lebih bikin prihatin, muncul juga geng motor yang sering kali buat warga resah, bahkan kadang mereka pamer aksi-aksi kriminal di media sosial.
Ini menunjukan bahwa tindakan kejahatan untuk saat ini sudah semakin rumit dan menyentuh banyak lapisan masyarakat, termasuk anak muda yang sebenarnya masih bisa diselamatkan kalau lingkungannya semua peduli.
Untuk mengatasi masalah sosial ini di masyarakat, membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif. Tetapi juga harus bisa mencegah dari awal dan memperbaiki keadaan yang udah terjadi.
Pendekatan yang menyentuh akar persoalan perlu menjadi prioritas bukan sekadar menanggapi kejadian demi kejadian secara terpisah.
Salah satu langkah upaya buat mencegah sebelum masalah awal muncul yang mendasar adalah melalui Pendidikan Karakter di Sekolah Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian peserta didiknya sejak dini.
Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati dan kepedulian sosial juga perlu ditanamkan secara konsisten, baik melalui pembelajaran di kelas, keteladanan guru, maupun kegiatan ekstrakulikuler yang mendidik.
Sementara itu, penekatan korektif dapat dilakukan melalui program bimbingan dan konseling (BK) yang mampu membantu siswa yang bermasalah tanpa mengintimidasi mereka.
Tidak kalah penting juga, peran keluarga dalam memperkuat nilai agama dan moral juga harus diberi perhatian, keluarga merupakan fondasi pertama dan utama dalam pendidikan karakter anak.
Salah satunya seperti membiasakan melaksanakan salat lima waktu bersama, yang tidak hanya mengajarkan kedisiplinan saja, tetapi juga menumbuhkan keekatan spiritual.
Ketika anaknya mulai menunjukan perilaku yang menyimpang, pendekatan yang dialogis dan penuh kasih sayang akan jatuh lebih efektif dibandingkan hukuman yang keras.
Sedangkan di tingkat masyarakat, pemberdayaan ekonomi menjadi aspek penting dalam mencegah potensi kejahatan akibat tekanan ekonomi.
Pelatihan keterampilan, akses modal utama, serta pendampingan UMKM harus di perluas agar masyarakat bisa memiliki peluang yang setara untuk kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, bagi mereka yang telah terjerat msalah sosial atau pernah menjalani hikuman pidana, perlu diberikan kesempatan untuk bangkit kembali.
Pelatihan keterampilan bagi mantan narapidana menjadi bentuk intervensi korektif yang sangat relevan agar mereka tidak kembali pada jalur yang sama. Lebih dari itu, rehabilitas harus menjadi kunci utama bukan semata hukum
Namun semua upaya telah dilakukan, tetap saja semua itu membutuhkan peran aktif dan dukungan kuat dari negara, termasuk di tingkat lokal seperti Probolinggo.
Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan peran yang lebih tranformasional dan adaptif dalam memproses dinamika sosial yang harus berkembang, pemerintah yang tranformasional tidak cukup hanya menangani masalah secara kebetulan, tetapi harus mampu menciptakan perubahan yang menyentuh sistem secara menyeluruh.
Di Probolinggo, reformasi di sektor pendidikan dan kesejahteraan menjadi sangat penting agar tidak ada keompok masyarakat yang tertinggal atau merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Hal ini sejalan dengan tema pembangunan tahun 2026 yang di usung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaittu “Peningkatan Daya Saing Manusia dan Stabilitas Wilayah sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan”.
Tema ini mewujudkan komitmen pemerintahan kota untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas wilayah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, sikap adaptif menjadi kunci agar pemerintahan daerah mampu tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Pemerintah kota Probolinggo harus responsif terhadap tantangan kontemporer seperti kejahatan digital, krisis, iklim, hingga tekanan globalisasi ekonomi.
Dengan kemampuan beradaptasi, kebijakan daerah bisa lebih fleksibel, kontekstual, dan tidak kaku mengikuti pola lama. Perpaduan antara pendekatan tranformasional dan adaptif inilah yang akan menguatkan kapasitas pemerintahan dalam membangun Probolinggo yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di tahun 2025 dan kedepannya.
Sebagai warga Probolinggo, saya ingin melihat kota ini bukan hanya aman dalam arti tidak ada kejahatan, tapi juga nyaman buat ditinggali.
Saya ingin lihat anak muda tidak lagi mencari pelarian ke jalan atau geng karena tidak punya tempat buat berkembang. Ini tentu bukan tanggung jawab satu pihak saja, tapi butuh kerja sama semua mulai dari pemerintah, guru, tokoh masyarkat, sampai kita sendiri sebagai bagian dari lingkungan sekitar.
Karena membangun rasa aman itu bukan cuman soal nambah polisi atau pasang CCTV, tapi soal memberikan kesempatan, kepedululian, dan rasa saling jaga antar warga.
Kita sebagai warga perlu ubah cara pandang kita terhadap kejahatan. Bukan berrti membenarkan perbuatan yang salah, tapi kita perlu lebih dalam memahami kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya kita bisa bantu supaya tidak terulang kembali?
Jika semua berhasil, saya percaya Probolinggo bisa menjadi kota yang lebih manusiawi, semua orang punya harapan, punya tempat, dan punya keempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik kedepannya. (*)
Oleh: Hanisa Iswatiningsih Hidayat,
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan
Editor : Muhammad Fahmi