PELANTIKAN sudah. Retret sudah. Tasyakuran sudah. Kini saatnya para Bupati dan Wali Kota terpilih bekerja. Merayakan kemenangan boleh. Tapi jangan terlalu lama. Banyak masalah yang sudah menunggu di depan mata. Mulai infrastruktur, stunting, kemiskinan ekstrem, kematian ibu dan anak, hingga tingginya angka anak tidak sekolah.
Visi-misi yang dijanjikan kini ditunggu realisasinya. Jangan hanya manis saat kampanye, tapi zonk ketika sudah terpilih. Program-program yang sudah direncanakan, saatnya dibuktikan. Apa pun slogannya. Mau 100 hari kerja, 99 hari kerja, atau tanpa slogan sekalipun.
Rakyat tidak butuh slogan-slogan yang nyundul langit. Masyarakat butuh program yang membumi. Lapangan kerja mudah. Jalan mulus. Kesehatan ibu dan anak terjamin. Anak-anak bisa sekolah. Harga bahan pokok murah. Itu saja. Sederhana. Tidak neko-neko permintaannya.
Namun, siapa pun Bupati dan Wali Kota saat ini, tantangannya sangat berat. Belum menyelesaikan masalah yang ada. Tiba-tiba, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Meski kata Presiden, kebijakannya itu juga untuk kepentingan rakyat.
Dengan kebijakan tersebut, para Bupati dan Wali Kota harus memutar otak. Tidak cukup bekerja keras. Tapi harus bekerja cerdas. Bagaimana dengan anggaran yang ada bisa menyelesaikan permasalahan di daerah. Sekaligus merealisasikan janji-janji politiknya.
Kepala daerah dilarang sambat. Apalagi mutung karena anggaran tidak sesuai harapannya. Ketika memilih menjadi Bupati dan Wali Kota, harus siap dengan segala konsekuensinya. Mau ada anggaran atau tidak, tetap harus bekerja. Merealisasikan program-programnya. Menyelesaikan masalah di daerahnya.
Nah, di sinilah kepiawaian Bupati dan Wali Kota dalam mengelola daerah akan terlihat. Layaknya seorang manajer perusahaan, akan diuji kemampuannya dalam me-manage daerahnya.
Apakah melihat masalah menjadi peluang dan mencarikan solusinya. Atau, hanya sibuk mencari-cari alasan karena ketidakmampuannya.
Di saat kondisi seperti ini, komitmen Bupati dan Wali Kota juga akan diuji. Apakah menjadi pemimpin yang mengabdi dan berkhidmat kepada rakyat, seperti janjinya saat kampanye. Atau hanya kepada golongannya saja. Bahkan, kepada keluarganya. Kita tunggu saja.
Di sinilah juga tantangannya. Kata Presiden, semua itu (efisiensi) untuk kepentingan rakyat. Sementara di daerah, pemimpinnya juga wajib ngopeni dan melayani rakyatnya. Kepala daerah dituntut bisa menjalankan perintah pusat, tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat.
Karena itu, jadilah pemimpin yang melayani. Bukan minta dilayani. Apalagi sampai minta “disembah”. Tidak zamannya lagi pemimpin seperti itu.
Saat ini rakyat butuh pemimpin yang memastikan setiap kebijakannya tetap berpihak kepada rakyat. Mensejahterakan. Bukan menyengsarakan. Melindungi. Bukan mengintimidasi dan menakut-nakuti.
Baca Juga: Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin Target Turunkan Angka Kemiskinan Dua Digit
Bupati dan Wali Kota juga harus mengesampingkan kepentingan golongan dan pribadi. Mereka harus hadir di tengah rakyat. Berdialog secara langsung. Sehingga tahu apa kebutuhan dan keluhannya. Tidak hanya mendengar laporan dari bawahan, yang kerap hanya menyenangkan atasan. Asal Bapak Senang (ABS)!
Bupati dan Wali Kota juga harus berempati pada rakyatnya. Ikut merasakan apa yang dirasakan. Bukan sebaliknya.
Di saat rakyat susah, para kepala daerah beserta perangkatnya, malah menikmati jabatannya. Akhirnya, janji tinggal janji. Rakyat kembali dikibuli.
Saatnya Bupati dan Wali Kota harus bekerja cepat. Sat…Set. Wat…Wet. Pilkada sudah selesai. Saatnya merangkul semua kekuatan yang ada.
Tidak sibuk mencari siapa mendukung siapa. Apalagi sampai menjatuhkan lawan politiknya. Tapi sibuklah bekerja. Mengelola semua potensi yang ada. Merealisasikan program kerjanya.
Bupati dan Wali Kota tidak hanya butuh dukungan politik. Tapi juga butuh dukungan dari semua pihak. Termasuk dari perangkat daerah (ASN) yang akan bekerja sama selama 5 tahun ke depan. Tanpa kolaborasi, mustahil bisa menyelesaikan masalah daerah dan merealisasikan program kerjanya.
Kini, Bupati dan Wali Kota sudah kembali ke daerah. Sudah masuk kantor. Saatnya kerja…kerja..kerja. Tidak hanya duduk di belakang meja. Tapi harus mau turun ke bawah.
Seperti saat kampanye lalu. Mau mendengar dan bertemu langsung dengan rakyat. Sehingga setiap kebijakan tepat sasaran. Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.
Selamat bekerja. Selamat menunaikan janji-janji politiknya. Seperti kata Presiden. Semua program untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan golongan. Apalagi kepentingan pribadi dan keluarganya. Pemimpin baru. Harapan baru. Rakyat menunggu janjimu. (*)
Editor : Muhammad Fahmi