Langkah aktivasi massal ini diprioritaskan bagi kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah-daerah yang mencatatkan tingkat stunting tergolong tinggi.
Kepala BGN Sudaryono membeberkan, ratusan unit dapur tersebut tersebar di 16 provinsi yang mencakup 116 kabupaten/kota. Komposisinya terdiri atas 211 SPPG Mitra Mandiri, sedangkan 269 unit sisanya berstatus SPPG terpencil.
"Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 2 Oktober tahun 2026 kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPBG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali yang kita mulai di wilayah timur Indonesia," kata Sudaryono melalui pernyataannya yang diunggah di akun instagram @sudaru_sudaryono, dikutip Rabu (30/9).
Adapun 16 provinsi yang masuk dalam radar pemetaan aktivasi mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono menjelaskan, proses aktivasi hanya bakal menyasar unit SPPG yang dinilai telah mengantongi kesiapan operasional secara matang. BGN juga memproses penempatan kepala SPPG serta membuka akses virtual account (VA) sebagai tahapan administrasi wajib.
"Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya menempatkan kepala SPPG-nya dan mengaktifkan VA-nya," ujarnya.
Mengenai skema pengawalan di lapangan, Sudaryono bakal terjun langsung memimpin aktivasi di Maluku pada 2 Oktober. Sementara Wakil Kepala BGN, jajaran deputi, hingga pejabat eselon II bakal disebar mendampingi ke berbagai daerah target lainnya.
Pasca-aktivasi, unit dapur belum langsung memacu layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara optimal. BGN akan menerapkan sejumlah tahapan transisi, seperti pembekalan teknis penjamah makanan serta penambahan kuota penerima manfaat secara bertahap.
"Selanjutnya nanti setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan termasuk tahapan pelatihan, tahapan penjamah makanan harus dilatih termasuk juga ada nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah dan seterusnya," kata Sudaryono.
Mengacu pada kalkulasinya, deretan dapur gizi tersebut diperkirakan baru siap menyalurkan makanan secara penuh dalam kurun tiga hingga empat pekan selepas peresmian pada 2 Oktober.
BGN juga berkomitmen melanjutkan gelombang pembukaan dapur di kawasan lain secara terukur. Kriteria prioritas tetap bertumpu pada zona 3T, wilayah dengan angka stunting membumbung tinggi, serta daerah yang masih mencatatkan keterlibatan sekolah belum tersentuh program MBG.
Sudaryono menegaskan, penetapan titik dapur yang diaktifkan murni steril dari intervensi maupun lobi pihak manapun. BGN sepenuhnya mengandalkan sistem dan integrasi database presisi untuk menetapkan skala prioritas.
"Sekali lagi bapak dan ibu semuanya, penentuan dari mana yang kemudian dibuka dan mana yang menjadi duluan dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami," tegasnya.
Ia pun mengimbau publik agar ekstra waspada terhadap potensi penipuan dari oknum yang mencatut nama BGN dalam pusaran proses aktivasi dapur SPPG. BGN menjamin tidak pernah memberi mandat kepada asosiasi maupun perorangan untuk menjadi makelar atau perantara.
"Sehingga kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun yang kemudian barangkali nanti ada orang-orang oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan pimpinan di BGN kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, tindakan-tindakan yang kemudian tidak sesuai apakah itu dengan pungutan-pungutan dan lain sebagainya," pungkas Sudaryono.