Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengecam keras manuver yang digulirkan Cooper Wale tersebut. Syahrul, yang juga duduk di Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, menganggap pemaparan isu Papua di panggung dunia tanpa disertai konteks menyeluruh berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik.
Berdasarkan pandangannya, persoalan Papua semestinya tidak dijadikan sebagai alat kepentingan politik di forum internasional dengan mengesampingkan asas penghormatan pada kedaulatan suatu bangsa.
"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” kata Syahrul kepada wartawan pada Minggu (27/9).
Politikus asal Riau itu menegaskan bahwa Indonesia sejatinya amat terbuka terhadap masukan maupun ruang diskusi mengenai dinamika di Papua, baik terkait aspek pembangunan, hak asasi manusia (HAM), hingga tingkat kesejahteraan warga lokal.
Meski begitu, ia memberi garis bawah bahwa tiap diskusi terkait Papua wajib menyandarkan diri pada pijakan fakta dan data yang presisi. Di samping itu, ruang dialog idealnya berjalan dengan senantiasa menjunjung hukum internasional serta kedaulatan NKRI.
"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.
Syahrul turut mendesak pemerintah Indonesia untuk kian mengencangkan jangkauan diplomasi di kawasan Pasifik. Menurut penilainnya, Indonesia mesti bergerak lebih proaktif menyajikan fakta yang lengkap mengenai Papua supaya ruang publik tidak melulu disesaki oleh framing dari kelompok tertentu.
"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," tutur Syahrul.