Langkah pemecatan ini diambil lantaran pegawai yang bersangkutan dinilai nihil empati terhadap para korban yang terdampak musibah tersebut.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY Wirandita Gagat Widyatmoko membeberkan, tindakan tegas pemberhentian itu merupakan bagian dari komitmen menjaga standar perilaku, norma etika, serta profesionalitas seluruh elemen penyelenggara MBG di wilayah DIY.
Sebelum keputusan pemecatan diterbitkan, pihaknya dipastikan telah menjalankan alur penanganan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran, bekerja dalam program MBG tidak hanya dituntut punya kemampuan teknis, tetapi juga etika, empati, sensitivitas, dan tanggung jawab berkomunikasi.” katanya, mengutip laporan Radar Jogja (Jawa Pos Group), Senin (21/9).
Ia menegaskan, setiap dinamika yang bersinggungan dengan keamanan pangan wajib direspon sebagai perhatian bersama. Apabila timbul indikasi masyarakat atau peserta penerima MBG terkena dampak keracunan, jajaran pegawai SPPG yang bertugas diharuskan mengedepankan sisi kemanusiaan, empati, dan tenggang rasa.
"Bukan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan candaan ataupun olok-olok," tegasnya.
Baca Juga: Aturan Baru MBG! BGN Tegaskan Siswa Sekolah Negeri Terima MBG 100 Persen atau Tidak Sama SekaliIa pun mewanti-wanti agar seluruh petugas SPPG senantiasa cermat dan bijak kala memanfaatkan media sosial maupun menyampaikan gagasan di ruang publik. Sebab, tiap-tiap pernyataan yang keluar dari mulut personel SPPG berpotensi memengaruhi persepsi umum terhadap ikhtiar penyelenggaraan program MBG secara menyeluruh.
“Kita harus memahami sensitivitas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," pesannya.
Ia mengingatkan, jangan sampai dinamika yang semestinya dijadikan bahan introspeksi bersama justru ditanggapi lewat respons yang tidak patut. Rasa empati beserta sikap saling menghormati wajib diinternalisasi sebagai budaya kerja utama di SPPG.
Buntut dari kasus ini, ia menginstruksikan seluruh jajaran BGN Regional DIY untuk tak terdistraksi ke dalam polemik. Kejadian ini sebaliknya harus ditransformasikan sebagai momentum pembenahan internal serta peningkatan kualitas operasional layanan.
"Saat ini perhatian masyarakat terhadap program MBG semakin besar," jelasnya.
Atas dasar itu, ia berpesan agar segenap SPPG di DIY menjawab sorotan publik tersebut lewat pembuktian kinerja, kedisiplinan, jaminan keamanan pangan, mutu sajian, hingga pola komunikasi yang elegan.
Pihaknya mengarahkan jajaran pegawai di ekosistem MBG untuk berfokus penuh pada tugas pokok. Di antaranya mengakselerasi mutu pelayanan, memastikan keamanan pangan secara konsisten, menegakkan SOP, memperketat kontrol pengawasan, serta menyajikan pelayanan optimal bagi seluruh penerima manfaat.
Di luar wilayah DIY, struktur BGN tingkat pusat turut berkesinambungan memperkuat tata kelola SPPG dan menempatkan kepatuhan SOP sebagai prioritas tertinggi demi menjamin keamanan konsumsi pangan. BGN juga terbukti konsisten bertindak tegas terhadap unit SPPG maupun personel saat dijumpai masalah yang memerlukan intervensi hukum.
"Termasuk suspend operasional dan pencopotan kepala SPPG dalam kasus tertentu," bebernya.
Ia menggarisbawahi bahwa insiden ini harus dipetik sebagai pelajaran kolektif, bukan sebatas urusan personal semata. Seluruh jajaran SPPG—mulai dari Korwil, Korcam, Kepala SPPG, pengawas gizi, tim keuangan, hingga staf operasional—didesak menjaga teguh integritas, etika, dan tata cara berkomunikasi. Jangan sampai setitik kecerobohan mengikis kerja keras banyak pihak.
"Kita hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk merendahkan pihak lain.” tambahnya.