Ia menggarisbawahi bahwa perhelatan sensus amat mendesak untuk menjamin akurasi data dalam distribusi bantuan sosial (bansos) agar sejajar dengan realita riil di lapangan. Pasalnya, belakangan ini merebak gelombang polemik di tengah warga perihal penetapan tingkat desil kesejahteraan.
Media menilai BPS dituntut memegang gagasan yang jauh lebih terobosan dalam meracik Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), alih-alih sebatas mengompilasi pangkalan data lama yang sudah mengendap.
“Saya terus terang berharap ada intuisi yang jauh lebih inovatif daripada menggabungkan existing dataset. Kita butuh pengeluaran aktual, bukan pengeluaran estimasi. Bagaimana ini caranya dilakukan. Minta duit ke Presiden Prabowo Subianto. Lakukan sensus, bukan survei, gunakan teknologi yang ada,” tegas Media kala menjadi pembicara dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).
Media turut menyerukan agar pihak eksekutif tak tergesa-gesa mengaplikasikan DTSEN sebagai pilar penentu calon penerima bansos.
Sesuai kacamata analisisnya, pemerintah sepatutnya menyetop sejenak tahapan penyaluran tersebut demi memvalidasi ulang keseluruhan data agar presisi dengan kenyataan pahit yang dihadapi warga.
"Masyarakat mungkin hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” tuturnya.
Media menyebutkan, kelompok warga berpenghasilan cukup yang mendadak dicoret dari daftar penerima bansos pada akhirnya bakal legowo menerima keputusan pemerintah bilamana datanya telah direvisi secara valid.
Akan tetapi, perkaranya bakal berbanding terbalik sewaktu warga yang tergolong miskin malah terdepak dari daftar penerima bansos gara-gara kekeliruan pencatatan data.
“Untuk yang miskin bagaimana? Yang kemudian tidak menerima bansos lagi,” cetusnya.
Media menyarankan agar pemerintah mengambil jeda waktu guna memeriksa ulang susunan data sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut lebih jauh. Menurut pandangannya, penyaringan ulang krusial ditempuh agar hak masyarakat tidak mampu tak sampai terampas.
"Hentikan dulu saja. Duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful. Saya memilih jalan itu menurut saya jauh lebih baik," bebernya.
Media memaklumi bahwasanya kerumitan pemetaan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah. Ia pun menggarisbawahi bahwa muara dari benang kusut pendataan ini tak sepenuhnya menjadi beban kesalahan BPS semata.
Namun, manakala pihak pemerintah menjumpai adanya anomali data di lapangan, ia beranggapan opsi paling ksatria yakni mengakui kekeliruan tersebut seraya bergegas mengeksekusi perbaikan.
"Kalau kita sama-sama mengolah data, if you got it wrong, just admit it. Itu jauh lebih baik," pungkasnya.