Radar Bromo - Pemerintah tengah menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Mulai 2027, bantuan tersebut direncanakan disalurkan dalam bentuk transfer tunai langsung kepada penerima yang telah memenuhi kriteria.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, uji coba skema baru tersebut ditargetkan berlangsung pada kuartal I hingga II 2027. Saat ini, pemerintah masih melakukan pengolahan dan pemutakhiran data calon penerima bansos.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut, dikutip Sabtu (5/9).
Menurut Luhut, pemerintah ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, proses pemadanan dan verifikasi data menjadi bagian penting sebelum skema baru tersebut diterapkan secara lebih luas.
Dalam mekanisme yang disiapkan, bansos nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan sistem kupon atau mekanisme tertentu agar bantuan tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.
Luhut menyebut nilai bantuan yang tengah dihitung pemerintah dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta untuk setiap keluarga. Kendati demikian, nominal tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp 1.200 triliun,” ujarnya.
Selain perubahan mekanisme penyaluran, pemerintah juga tengah membangun sistem untuk meningkatkan akurasi data penerima. Integrasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu langkah yang disiapkan.
Teknologi pengenalan wajah atau face recognition juga akan digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bansos.
Penerima yang telah memenuhi persyaratan nantinya akan mendapatkan bantuan melalui mekanisme transfer tunai. Sementara itu, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum masuk sebagai penerima akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah.
“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.
Menurut dia, penerapan sistem tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu akan melakukan uji coba dan evaluasi untuk melihat efektivitas mekanisme sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi persoalan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kembali terlewat dalam penyaluran bantuan.
Editor : Moch Vikry Romadhoni