Pasalnya, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) meminta agar para mitra berkenan menunggu hingga proses pembenahan aturan serta tata kelola keseluruhan program dapat dirampungkan, di mana target penyelesaiannya dipatok sebelum dimulainya gelombang aktivasi dapur baru pada rentang bulan September hingga Oktober 2026.
Kepala BGN, Sudaryono, secara terbuka mengakui bahwa kebijakan untuk menunda sementara proses aktivasi dapur-dapur anyar ini memang memberikan dampak langsung terhadap para mitra yang telah mendahului mendirikan bangunan fisik dapur mereka.
“Saya paham Pak, jadi memang banyak yang orang udah bangun dapur, udah ngutang bank, dikejar-kejar bank. Ya, kami baru sebulan, izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan,” kata Sudaryono di Kemenko Pangan kemarin lusa, dikutip Jumat (28/8).
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pihak BGN sengaja mengambil langkah prioritas dengan merapikan terlebih dahulu manajemen operasional puluhan ribu dapur yang saat ini sudah berjalan aktif di lapangan.
Pada saat bersamaan, jajaran BGN tengah mengintensifkan kegiatan penyisiran data secara menyeluruh terhadap setiap dapur yang pembangunannya telah rampung, mencakup unit-unit yang berlokasi di kawasan 3T maupun berbagai wilayah lainnya.
Strategi tersebut ditempuh guna menjamin agar ekspansi penambahan titik dapur baru tidak justru memicu timbulnya permasalahan baru dalam pelaksanaan teknis program MBG ke depan.
“Intinya kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 yang sudah operasional ini, tata kelola, aturan, peraturannya tuh mesti bener dulu. Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya numpuk masalah,” kata Sudaryono.
Menurut penjelasannya, agenda pembenahan menyeluruh ini merangkum pelbagai aspek penting, mulai dari tata kelola keuangan hingga sinkronisasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. BGN bertekad memastikan bahwa segenap payung hukum yang melandasi operasional dapur MBG telah rampung sepenuhnya sebelum membuka gelombang aktivasi lanjutan.
“Keuangannya beres, urusan dengan Kemenkes beres, aturan di PANRB-nya beres, dengan BKKBN beres Pak,” ujarnya.
Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan seluruh proses penataan regulasi serta sinkronisasi basis data tersebut dapat tuntas secara paripurna pada tanggal 31 Agustus 2026. Selepas tenggat waktu tersebut, BGN berencana menerbitkan rangkaian aturan anyar yang bakal menjadi landasan yuridis pembukaan maupun aktivasi dapur MBG berikutnya.
“Nah, baru fix oke, insyaallah di 31 Agustus ini data di Dikdasmen juga masuk, masuk semua. Fix, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang itu mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, pembukaan titik dapur baru, termasuk yang menyasar kawasan 3T, baru akan dieksekusi setelah seluruh prasyarat regulasi dan tata kelola dinyatakan benar-benar matang. BGN memproyeksikan tahapan operasional ini sudah bisa digulirkan mulai bulan September hingga Oktober mendatang.
“Jadi kami izinkan nanti ini nanti di September, Oktober, ini kemudian kita kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan KL-KL lain yang berhubungan ini secara aturan beres semua Pak Menko,” lanjutnya.
Di akhir keterangannya, Sudaryono menekankan pentingnya merapikan regulasi sejak dini demi menghindarkan ekspansi dapur MBG dari potensi pelanggaran hukum maupun kendala administratif di kemudian hari.
“Jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari. Jadi kami mohon kesabarannya, sabar sedikit,” tegasnya.