Radar Bromo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera menjadi perhatian serius pemerintah. Enam provinsi yang dinilai rawan ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan.
Enam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi risiko karhutla di Indonesia mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. Karena itu, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.
”Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam keterangan resmi pada Sabtu (22/8).
Berdasarkan pemantauan hotspot dan transboundary haze selama 1-20 Agustus 2026, peralihan musim menyebabkan angin dominan bertiup dari arah tenggara menuju barat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penyebaran karhutla.
Dampaknya bahkan mulai terlihat hingga wilayah perbatasan. Pemerintah mencatat sebaran asap telah melintasi batas negara Indonesia-Malaysia sejak awal Agustus.
”Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia-Malaysia,” lanjut keterangan tersebut.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Kalbar, Langsung Dihadapkan pada 3.704 Hotspot Karhutla
Kondisi cuaca juga menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El-Nino diprakirakan berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut berpotensi membuat cuaca di Indonesia menjadi lebih kering dengan durasi yang lebih panjang.
BNPB menyebut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat minim.
”Sehingga operasi penanganan karhutla hanya mengandalkan operasi satgas darat dan udara,” ungkap BNPB.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah menempatkan operasi satgas darat sebagai ujung tombak untuk menekan luas lahan yang terbakar. Forkopimda di daerah juga diminta memperkuat kesiapan, baik dari sisi logistik, peralatan maupun personel.
Sementara itu, operasi satgas udara disiapkan untuk mendukung penanganan di darat. Sebanyak 38 unit armada telah dikerahkan untuk mendukung operasi udara.
Armada tersebut terdiri atas 13 helikopter dan pesawat patroli serta 25 unit water bombing.
“Beberapa unit dapat digunakan secara hybrid untuk patroli dan OMC, maupun patroli dan water bombing menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga menegaskan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan metode membakar,” lanjut BNPB.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Jual Beli Kursi Maba Unsoed, Ada Permintaan Rp650 Juta
Editor : Moch Vikry Romadhoni