Radar Pasuruan - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis untuk menangani kondisi darurat setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Instruksi tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat proses evakuasi korban, distribusi bantuan hingga pemulihan awal wilayah yang terdampak gempa.
Suharyanto meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama enam pemerintah kabupaten yang terdampak parah segera menerbitkan status darurat secara resmi. Keenam daerah tersebut yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Penetapan status tersebut diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis ke wilayah terdampak.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto, Minggu (16/8).
Untuk mempercepat pergerakan di lapangan, BNPB mendorong pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) tingkat daerah. Unsur TNI dan Polri akan dilibatkan dengan menunjuk personel sebagai komandan lapangan.
Sementara pada tingkat nasional, BNPB mengomandoi pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.
Baca Juga: Gempa M 7,7 NTT: 9.290 Warga Mengungsi, 47 Orang Meninggal dan Ratusan Rumah Rusak
Pembagian posko tersebut bertujuan memastikan penanganan dapat menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur secara lebih merata.
Masyarakat maupun lembaga yang hendak menyalurkan bantuan juga dapat memanfaatkan Posko Logistik Nasional yang telah beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Seluruh bantuan yang terkumpul akan dikirim menggunakan jalur udara menuju titik penerimaan di wilayah Flores.
Penanganan korban menjadi bagian lain yang diprioritaskan. Operasi pencarian dan pertolongan dipimpin Basarnas bersama unsur TNI, Polri, dan relawan.
Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.
BNPB juga menargetkan sejumlah layanan vital dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari. Layanan tersebut meliputi listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), serta jaringan komunikasi.
Di saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel. Data tersebut akan menjadi dasar untuk mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak.
Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) juga dikerahkan. Helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta pesawat BNPB digunakan untuk mendistribusikan bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
Langkah terakhir yang disiapkan adalah penguatan komunikasi publik. Media Center resmi akan menggelar press briefing setiap pukul 17.00 WITA.
Pembaruan harian tersebut ditujukan untuk menyampaikan perkembangan penanganan dan data kebencanaan secara transparan sekaligus mengantisipasi penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.
Baca Juga: Jalan Untung Suropati Bangil Sudah Diperlebar, Markah Jalan Malah Belum Kelar
Editor : Moch Vikry Romadhoni