Radar Pasuruan - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan sistem yang dimiliki Pertamina.
Purbaya menyebut salah satu opsi yang sedang dibahas adalah membatasi akses pembelian Pertalite bagi masyarakat yang tergolong mampu.
"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," kata Purbaya di Jakarta, Selasa, (11/8) setelah menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Purbaya menjelaskan, skema yang sedang dipelajari memungkinkan masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.
Kelompok tersebut nantinya diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diterapkan.
Menurut Purbaya, penerapan pembatasan akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh sistem pendukung dinyatakan siap.
"Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujarnya.
Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia yang masih bergejolak. Karena itu, pengendalian subsidi dinilai perlu dilakukan untuk menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun.
Baca Juga: Said Iqbal Tegaskan Buruh Tidak Ikut: BBM Pertalite Tidak Naik, Kami Fokus Outsourcing
Selain membahas pengendalian subsidi BBM, pertemuan Purbaya dengan Bahlil juga membahas kondisi APBN. Kementerian ESDM menjadi salah satu kementerian yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau (Kementerian ESDM) memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kita diskusi di situ. Kita juga mesti waspada terus dan menjaga serta memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menemui Purbaya untuk membahas penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.
"Tadi kita membahas juga pola subsidi (BBM) agar tepat sasaran," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, penyaluran subsidi energi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong mampu masih ditemukan menikmati BBM bersubsidi.
Karena itu, Bahlil berdiskusi dengan Menteri Keuangan untuk mencari sistem penyaluran BBM dan produk gas yang dapat memastikan subsidi diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Pembahasan tersebut menjadi penting karena pemerintah mengalokasikan anggaran hingga ratusan triliun rupiah untuk subsidi energi. Dengan sistem yang lebih tepat sasaran, pemerintah berharap penggunaan anggaran subsidi dapat lebih efektif sekaligus menjaga kondisi keuangan negara.
Baca Juga: Mendiktisaintek Tantang Pakar Psikologi Bikin ‘Atomic Habits’ Versi Indonesia untuk Gen Z
Editor : Moch Vikry Romadhoni